Kesepakatan DPR dan Organisasi Guru soal Hak Guru Swasta

Berirabanten.com – Pagi itu, pintu ruang pertemuan terbuka perlahan. Sembilan wajah para pemimpin organisasi profesi guru menatap satu sama lain dengan harap, namun tetap waspada. Di samping Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mereka berdiri berjejer, seakan menunggu momen yang telah lama dinanti—sebuah titik terang yang harus dijaga agar tak kembali menjadi kata-kata kosong.

Saat pernyataan pers dilepas, terdengar satu tekad bulat: semua janji yang lahir hari itu bukan sekadar retorika. Para guru berikrar akan terus mendorong, mengawal, dan memastikan hak mereka benar-benar terpenuhi.

Pertemuan ini mempertemukan pemimpin organisasi profesi dengan pimpinan Badan Legislasi DPR RI dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Namun, satu kursi tetap kosong: perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah absen, meninggalkan ruang dialog yang belum utuh sepenuhnya.

Dari perbincangan panjang yang sarat makna, lahirlah lima kesepakatan penting. Pertama, legislatif berjanji segera menyusun regulasi baru sebagai pengganti Undang-Undang ASN, khusus mengakomodasi hak guru swasta. Janji itu harus terealisasi tahun ini.

Kedua, penghitungan anggaran penggajian guru swasta dan tenaga pendidik non-ASN akan dilakukan secara menyeluruh, dari Kementerian Agama hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya jelas: kesetaraan dan keadilan bagi semua guru, di mana pun mereka mengajar.

Ketiga, penyatuan dan penyempurnaan aturan pendidikan dipercepat, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hingga Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal khusus tentang kesejahteraan guru dan gaji layak dijanjikan tertulis dalam draf, sebagai bukti bahwa perhatian terhadap guru bukan sekadar wacana.

Keempat, sembilan organisasi profesi akan terlibat aktif dalam setiap tahap penyusunan draf, paling lambat sebelum Agustus. Jika progresnya stagnan, para guru siap turun ke jalan dalam aksi bertajuk SIAGA 2

Kelima, seluruh organisasi berkomitmen mengawasi setiap langkah legislasi, memastikan regulasi baru bukan janji semu, melainkan kenyataan yang terwujud.

Di sela kelegaan yang terasa, terselip doa dan harap tulus. Mereka berharap hati para wakil rakyat terketuk, pikiran mereka tergugah, dan setiap langkah kebijakan lahir dengan itikad baik. Semoga langkah ini diridhoi Tuhan, dan mimpi besar kesejahteraan guru menjadi nyata.

Sebuah pesan sederhana menutup momen itu: Bersama lebih mudah, bersatu lebih indah. Persatuan kini menjadi kekuatan utama menjemput keadilan yang telah lama dinanti. (Red)