Program MBG Berbahan Mentah di Tangsel Tanpa Koordinasi, Disdikbud Klarifikasi

Beritabanten.com – Pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk bahan mentah di sejumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan menimbulkan kebingungan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mengakui tidak dilibatkan dalam proses koordinasi pendistribusian oleh pihak pelaksana.

Pihak Disdikbud menyebut baru mengetahui informasi tersebut setelah ramai dibicarakan. Selama ini, bantuan MBG yang diketahui hanya berupa makanan ringan seperti biskuit, sebagaimana yang pernah dilakukan pada bulan Ramadhan.

Disdikbud juga menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pemberian bahan mentah ini, dan langsung melakukan konfirmasi kepada pihak pendistribusi MBG, yaitu SPPG Yasmit Ciputat Timur.

Hasil klarifikasi menyebutkan bahwa pemberian bahan mentah dilakukan karena kegiatan belajar di sekolah mulai tidak efektif menjelang masa libur.

Sebelumnya, pembagian MBG dalam bentuk makanan kering memang pernah dilakukan, tetapi hanya pada momen khusus seperti Ramadhan. Disdikbud berharap, ke depannya bantuan makanan bergizi dapat kembali diberikan dalam bentuk makanan siap konsumsi.

Di sisi lain, pihak SPPG menjelaskan bahwa bahan mentah dibagikan kepada ribuan siswa di berbagai jenjang sekolah agar bisa disimpan lebih lama dan dimanfaatkan oleh keluarga masing-masing di rumah, terutama karena sekolah sudah memasuki masa libur atau menjelang kegiatan akhir semester.

Menurut penjelasan mereka, distribusi makanan dalam bentuk mentahan bertujuan untuk menghindari penggunaan bahan tambahan yang umum terdapat dalam makanan kemasan, seperti pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Bahan makanan mentah dianggap lebih sehat dan aman dikonsumsi.

Selain itu, lauk pauk tetap disiapkan dalam kondisi matang, sedangkan bahan makanan mentah seperti beras dapat dimasak di rumah. Pemberian makanan beku dihindari karena dikhawatirkan siswa lupa menyampaikannya kepada orang tua, yang bisa menyebabkan makanan basi dan tidak layak konsumsi.

Langkah ini menuai beragam respons dari masyarakat, terutama karena minimnya informasi dan koordinasi antarpihak. Pemerintah daerah pun berharap agar program ini ke depannya lebih terstruktur dan tepat sasaran. (Nbl)