Koperasi Praja Mandiri Alokasikan Pinjaman Rp3 Miliar untuk ASN Pemkot Cilegon

Beritabanten.com – Koperasi Praja Mandiri telah menyiapkan dana pinjaman sebesar Rp3 miliar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sepanjang Januari 2025.

Langkah ini diambil untuk membantu para pegawai yang menghadapi kesulitan akibat kemungkinan tidak cairnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pada Februari mendatang, Koperasi Praja Mandiri ini juga berencana menyediakan dana pinjaman tambahan antara Rp3 hingga Rp5 miliar sebagai bentuk stimulus.

Ketua Koperasi Praja Mandiri, Didin S Maulana mengungkapkan bahwa seluruh anggaran pinjaman yang disediakan pada Januari telah terpakai habis.

“Untuk Januari ini, kami menyiapkan dana Rp3 miliar dan semuanya sudah digunakan, Alhamdulillah laku,” katanya saat ditemui di kantornya pada Senin (3/2/2025).

Didin menyebutkan, sekitar 150 ASN dan Non-ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK telah memanfaatkan fasilitas pinjaman koperasi untuk mengatasi ketidakpastian terkait pencairan TPP. Rata-rata, setiap anggota mengajukan pinjaman sekitar Rp20 juta.

“Jumlah anggota yang meminjam sekitar 150 orang, dan rata-rata pinjamannya sekitar Rp20 juta,” tambahnya.

Sebagai antisipasi jika TPP kembali tidak cair pada Februari ini, Koperasi Praja Mandiri berencana menambah alokasi pinjaman hingga Rp5 miliar.

“Di Februari, kami siapkan dana Rp5 miliar, karena kami khawatir jumlah permintaan pinjaman meningkat akibat masalah TPP,” ungkap Didin.

Ia juga menegaskan bahwa koperasi selalu siap membantu anggotanya yang juga merupakan pemilik koperasi saat mereka membutuhkan.

Selain pinjaman uang, koperasi ini juga menawarkan pinjaman barang kepada anggotanya.

“Ada anggota yang memanfaatkan simpanan sukarela mereka untuk menutupi kebutuhan, ada juga yang mengajukan pinjaman uang atau memanfaatkan toko koperasi,” jelas Didin.

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Koperasi Praja Mandiri berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kepada ASN Pemkot Cilegon dalam memenuhi kebutuhan mereka, di tengah ketidakpastian terkait pencairan TPP. (Nbl)