Ternyata Presiden Prabowo Kurang Puas Penurunan Biaya Haji 2025, Harapkan Tahun Depan Lebih Rendah 

Beritabanten.com – Presiden Prabowo rupanya tidak terlalu puas dengan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 yang disepakati pemerintah dan Komisi VIII DPR RI, kemarin.  

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Presiden Prabowo sejatinya berharap agar biaya haji 2025 yang dibayarkan calon jemaah haji bisa diturunkan. 

“Penurunan ditargetkan bisa dilakukan pada tahun mendatang. Sebab, biaya haji untuk tahun ini sudah diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah, yakni Rp 89,4 juta, menurun dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 93,2 juta,” ucap Marwan seusai memimpin pertemuan Panja Biaya Haji 2025 bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025). 

Diketahui, biaya haji 2025 yang dibayarkan oleh calon jemaah tahun ini rata-rata Rp 55,4 juta atau sekitar 62 persen dari total biaya haji. 

Ongkos haji tahun ini pun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 56 juta. Sementara sisanya sebesar Rp 33,9 juta atau 38 persen dialokasikan dari nilai manfaat.  

”Kelihatannya Pak Presiden masih belum puas, masih ingin di bawah itu. Mungkin tidak di periode ini karena sudah ada keputusan,” ucap Marwan.   

Di sisi lain, DPR dan pemerintah sepakat agar layanan haji terus ditingkatkan. Penurunan ongkos haji tidak boleh membuat layanan yang diberikan untuk jemaah justru menurun. 

Layanan saat keberangkatan, aktivitas di Arab Saudi, hingga kembali ke Tanah Air harus dipastikan optimal.   

Marwan menegaskan, saat ini Pemerintah Arab Saudi tidak memberlakukan pembatasan usia untuk jemaah haji 2025. Pemerintah Indonesia belum mendapat pemberitahuan resmi terkait wacana pembatasan usia maksimal 90 tahun.  

DPR juga telah meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak memberlakukan pembatasan usia.  

Hal itu karena sebagian jemaah Indonesia sudah berusia lanjut usia mengingat banyak jemaah yang baru mendaftar dan mendapatkan kesempatan saat usia tua.  

”Kami berkeyakinan bahwa pihak Saudi belum akan menerapkan itu karena secara tersurat belum ada. Ini hanya berita embusan anginlah,” kata Marwan. (Red)