Survei SMRC: Persepsi Ekonomi Memburuk Naik 27,3 Poin, Sinyal Tekanan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Beritabanten.com – Hasil Survei Nasional SMRC periode 5–19 Juli 2026 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Dalam kurun waktu sembilan bulan, jumlah warga yang menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 18,5 persen menjadi 45,8 persen. Angka tersebut menunjukkan lonjakan sebesar 27,3 poin persentase yang menjadi sinyal kuat adanya perubahan pandangan publik terhadap situasi ekonomi.

Kenaikan persepsi negatif tersebut tidak sekadar menggambarkan angka statistik, tetapi mencerminkan pengalaman masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi sehari-hari. Ketika hampir separuh responden merasa ekonomi memburuk, hal itu dapat berkaitan dengan tekanan terhadap daya beli, meningkatnya beban pengeluaran, serta kekhawatiran terhadap peluang ekonomi ke depan.

Dalam sistem demokrasi, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sering kali terbentuk dari pengalaman langsung yang mereka rasakan. Kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai melalui indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, atau tingkat inflasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep retrospective voting yang diperkenalkan Morris Fiorina, yakni pandangan bahwa masyarakat cenderung mengevaluasi pemerintah berdasarkan hasil kebijakan yang mereka rasakan. Ketika kondisi ekonomi dianggap memburuk dibandingkan periode sebelumnya, evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah juga berpotensi ikut menurun.

Dari perspektif performance legitimacy yang dikembangkan David Beetham, legitimasi pemerintah tidak hanya berasal dari proses politik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan hasil yang dirasakan masyarakat. Pemerintahan dapat menghadapi tantangan apabila keberhasilan yang disampaikan melalui indikator ekonomi tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman ekonomi rumah tangga.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan pemikiran ekonom Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan angka ekonomi, melainkan melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Artinya, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata.

Pemerintah memang dapat menunjukkan berbagai capaian ekonomi makro. Namun, ketika masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup, sulitnya mendapatkan pekerjaan, atau melemahnya daya beli, maka muncul jarak antara capaian ekonomi secara angka dengan kondisi yang dirasakan publik.

Lonjakan persepsi negatif sebesar 27,3 poin persentase tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Perbaikan daya beli, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan ekonomi rumah tangga menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Pada akhirnya, survei ini bukan hanya menggambarkan perubahan persepsi terhadap ekonomi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan dalam demokrasi sangat berkaitan dengan kemampuan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata. (Red)