Survei Kepuasan Presiden Berbeda Jauh, Apa yang Bisa Dipelajari dari Kasus IDM dan SMRC?

Beritabanten.com – Perbedaan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian. Dua lembaga yang merilis survei pada periode yang hampir bersamaan pada Juli 2026 menghasilkan angka yang terpaut cukup jauh.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen. Sementara itu, Indonesia Development Monitoring (IDM) melaporkan angka kepuasan mencapai 81,5 persen. Selisih lebih dari 30 poin persentase tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan hasil kedua survei.

Dalam penelitian opini publik, perbedaan hasil survei bukanlah hal yang luar biasa. Setiap lembaga memiliki metode pengambilan sampel, teknik wawancara, penyusunan pertanyaan, pembobotan data, hingga metode analisis yang dapat menghasilkan temuan berbeda.

Namun, ketika selisih hasilnya sangat besar, perhatian publik umumnya tidak hanya tertuju pada angka survei, tetapi juga pada transparansi metodologi dan kredibilitas lembaga yang melakukan penelitian.

SMRC dikenal sebagai salah satu lembaga survei yang telah lama melakukan riset opini publik di Indonesia. Hasil survei, metodologi, serta profil penelitinya selama ini dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat ditelaah oleh kalangan akademisi maupun masyarakat.

Sementara itu, Indonesia Development Monitoring (IDM) masih relatif baru dikenal publik. Informasi mengenai profil kelembagaan, sejarah organisasi, struktur peneliti, hingga rekam jejak risetnya belum banyak tersedia untuk diakses secara independen. Kondisi tersebut memunculkan diskusi mengenai pentingnya transparansi dalam publikasi hasil survei.

Meski demikian, terbatasnya informasi mengenai sebuah lembaga tidak serta-merta menunjukkan bahwa hasil surveinya benar atau keliru. Dalam tradisi penelitian, kualitas sebuah survei umumnya dinilai melalui keterbukaan metodologi, proses pengumpulan data, teknik analisis, serta konsistensi rekam jejak lembaga dalam menghasilkan penelitian.

Bagi pemerintah, perbedaan hasil survei semestinya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar angka yang dipilih karena paling menguntungkan. Dalam konsep evidence-based policymaking, pengambilan kebijakan sebaiknya didasarkan pada berbagai sumber informasi, mulai dari survei opini publik, kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, kualitas pelayanan publik, hingga berbagai indikator pembangunan lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat. Survei pada akhirnya bukan menjadi alat untuk membenarkan kebijakan, melainkan salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas program dan memperbaiki pelayanan kepada publik.

Perbedaan hasil survei antara IDM dan SMRC menjadi pengingat bahwa kualitas riset tidak hanya diukur dari angka yang dipublikasikan, tetapi juga dari sejauh mana proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam sistem demokrasi, transparansi metodologi dan keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil survei. (Rez)