Beritabanten.com — Proses lelang boedel pailit milik PT Kembang Sari Buana (dalam pailit) menuai kontroversi besar. Aset properti berupa Apartemen The Spring Residences seluas hampir 2,2 hektare dengan hampir 800 unit di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, terjual hanya seharga Rp62 miliar kepada peserta lelang tunggal, PT Vida Laksana Jaya, pada tanggal 1 November 2023.

Yang menjadi sorotan, nilai penjualan tersebut jauh di bawah estimasi nilai riil properti. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi induk perusahaan PT KSB per 31 Desember 2021, nilai aset tersebut tercatat Rp326 miliar. Bahkan menurut NJOP tahun 2024, nilai wajar aset itu sekitar Rp202 miliar.

Tidak hanya harganya yang mencurigakan, proses lelang itu juga diduga melanggar hukum. Davidson Samosir, kuasa hukum para kreditur, menyatakan bahwa Hakim Pengawas telah memerintahkan pembatalan lelang melalui Penetapan No. 41/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2023. Namun lelang tetap dilakukan keesokan harinya oleh KPKNL Tangerang II.

Menurut Davidson, banyak kejanggalan dalam pelaksanaan lelang. PT Vida Laksana Jaya, pemenang lelang, diketahui baru berdiri sekitar dua bulan saat lelang dilangsungkan. Bahkan appraisal yang dijadikan dasar harga penjualan disebut menggunakan dokumen palsu.

“Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DSSR, yang namanya dicatut dalam dokumen appraisal senilai Rp62 miliar, secara resmi menyatakan tidak pernah menerbitkan penilaian tersebut atas Apartemen The Spring Residences,” tegas Davidson.

Ironisnya, dokumen appraisal palsu tersebut digunakan oleh bank kreditur separatis, PT BVI Tbk, untuk mendukung lelang. Dokumen itu kemudian dijadikan dasar oleh KPKNL Tangerang II dalam menetapkan harga pembukaan lelang.

Akibatnya, ratusan kreditur konkuren yang memiliki tagihan lebih dari Rp100 miliar, termasuk Bank BTN (Rp28 miliar) dan Kantor Pajak (Rp9,7 miliar), tidak akan mendapatkan pengembalian sepeser pun dari hasil lelang.

“Hanya pihak bank yang memperoleh hasil lelang. Ini akibat tindak pidana yang dimulai dari dokumen appraisal palsu,” lanjut Davidson.

Perkara ini kini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, dan Davidson menyebut para pihak yang diduga terlibat bisa dijerat dengan Pasal 49 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, yang ancamannya hingga 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar.

“Selaku kuasa hukum para kreditur, saya mengapresiasi atensi dan langkah cepat Mabes Polri. Kami berharap semua pihak yang terlibat bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” pungkas Davidson. (Nbl)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com