Sambut HUT RI ke-80, Pemkot Tangerang Hadirkan Gerai Pajak Keliling dan Diskon PBB hingga 20 Persen

Beritabanten.com – Dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghadirkan program Gerai Pajak Keliling sebagai bentuk layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, menjelaskan bahwa layanan ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga bertujuan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

“Gerai Pajak Keliling ini kami gelar keliling perumahan setiap hari selama satu bulan penuh. Tujuannya agar warga tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bapenda,” ujar Kiki, Senin (11/8/2025).

Salah satu titik layanan berlangsung di Perumahan Buana Gardenia, Kecamatan Pinang. Antusiasme warga terlihat dari sejumlah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran loket pembayaran langsung di lingkungan mereka. Nurhayati, warga setempat, menyambut baik layanan tersebut.

“Diskonnya sangat membantu, apalagi ada penghapusan denda. Jadi saya bisa bayar PBB yang sempat tertunggak sejak tahun lalu. Pelayanan seperti ini sangat memudahkan,” katanya.

Senada dengan itu, Sobirin, warga lainnya, mengaku sangat terbantu karena tidak perlu repot ke kantor.

“Saya sudah lama menunda pembayaran PBB, dan sekarang bisa langsung mengurusnya di dekat rumah. Program jemput bola ini sangat efektif,” tuturnya.

Sebagai bagian dari program ini, Pemkot Tangerang juga memberikan insentif khusus sepanjang bulan Agustus 2025. Masyarakat dapat menikmati potongan pembayaran PBB-P2 sebesar 20 persen (cukup membayar 80 persen) untuk tahun pajak 1990–2014. Selain itu, tersedia pembebasan denda PBB-P2 untuk tahun 1990–2024.

Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan diskon 20 persen untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi program Prona, PTSL, dan PTKL.

Program ini menjadi bukti komitmen Pemkot Tangerang dalam memberikan kemudahan layanan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pajak. (Nul)