Perlukah APBN Menanggung Kenaikan Biaya Haji? Menimbang Asas Keadilan dan Kemampuan

Beritabanten.com — Penolakan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah terhadap usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 memunculkan kembali diskusi mengenai batas peran negara dalam pembiayaan ibadah haji.

Pemerintah mengusulkan BPIH sekitar Rp107,34 juta per jemaah. Di sisi lain, Said meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar kenaikan biaya tidak menjadi beban APBN. Sikap tersebut berangkat dari prinsip bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, termasuk kemampuan secara finansial.

Pandangan itu membuka ruang perdebatan yang lebih luas. Sampai sejauh mana negara perlu menggunakan anggaran yang bersumber dari seluruh masyarakat untuk membantu pembiayaan ibadah yang secara syariat hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu?

Dalam konteks konstitusi, negara memang memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada warga negara, termasuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan memberikan perlindungan kepada jemaah. Namun, pelayanan penyelenggaraan tidak selalu identik dengan pemberian subsidi terhadap biaya keberangkatan.

APBN merupakan instrumen pembiayaan berbagai kebutuhan publik. Di dalamnya terdapat penerimaan negara yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lain yang dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pelayanan publik. Karena itu, setiap penggunaan APBN selalu berkaitan dengan pilihan prioritas kebijakan.

Pertanyaan mengenai subsidi biaya haji pada akhirnya bukan hanya menyangkut kemampuan fiskal pemerintah, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dalam distribusi anggaran negara. Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial yang masih besar, penggunaan APBN untuk menekan biaya haji menjadi isu yang wajar untuk diperdebatkan.

Di sisi lain, pembiayaan haji di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak negara lain. Jutaan calon jemaah telah menyetorkan dana setoran awal dan menunggu keberangkatan dalam antrean yang dapat berlangsung belasan hingga puluhan tahun. Dana tersebut dikelola oleh BPKH dan menghasilkan nilai manfaat yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan haji.

Karena itu, optimalisasi pengelolaan dana haji menjadi aspek yang tidak kalah penting. Publik tentu berharap hasil investasi dan pengembangan dana haji dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para calon jemaah, sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan dalam jangka panjang.

Pengelolaan dana tersebut juga perlu memperhatikan prinsip keadilan antargenerasi. Nilai manfaat yang digunakan untuk membantu jemaah yang berangkat saat ini tidak boleh mengurangi hak calon jemaah yang masih menunggu antrean pada tahun-tahun berikutnya. Keberlanjutan dana menjadi faktor penting agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh seluruh peserta secara proporsional.

Dalam konteks itu, pernyataan Said Abdullah agar BPKH mencari solusi sebelum mengandalkan APBN dapat dipahami sebagai dorongan untuk memaksimalkan sumber pembiayaan yang memang berasal dari ekosistem dana haji. Langkah tersebut sekaligus mendorong pengelolaan dana yang semakin transparan, produktif, dan akuntabel.

Pada akhirnya, pembahasan mengenai biaya haji tidak semata berbicara tentang besarnya angka yang harus dibayar jemaah. Yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun sistem pembiayaan yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip bahwa ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan.

Negara tetap memiliki tanggung jawab memastikan penyelenggaraan haji berjalan baik melalui diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, penyediaan layanan kesehatan, transportasi, perlindungan jemaah, dan pengawasan penyelenggaraan. Sementara itu, pembahasan mengenai penggunaan APBN untuk menutup biaya perjalanan ibadah memerlukan pertimbangan yang matang, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, perdebatan mengenai pembiayaan haji sejatinya bukan sekadar soal naik atau turunnya biaya. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip kemampuan yang menjadi salah satu syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji (Red)