Pengamat: Airin Layak Jadi Menteri karena Berpengalaman dan Cakap

Beritanbanten.com – Pemberitaan banyak media nasional berisi politikus Partai Golkar Airin Rachmi Diany menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih menarik perhatian banyak pengamat.

Sumber media menyebutkan Airin merupakan tokoh sentral dalam pemenangan Prabowo dalam hajat Pilpres 2024. Posisi Airin sebagai ketua pemenangan Prabowo-Gibran di Banten dikatakan layak jadi pertimbangan Presien Prabowo Subianto.

Pengamat politik Wirduna Hasan yang turut mengamati berita kemungkinan Airin jadi memperkuat jajaran kabinet, justru menekan pengalaman birokrat yang mumpuni selain sosok yang berjasa besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Dia melandaskan kelayakan jadi menteri bukan soal bagi-bagi kekuasaan tapi tetap memperhatikan kacakapan seseorang dalam menajalankan amanah dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Tentu saja jasa politik itu diperhitungkan, tapi kan kita harus tetap memperhatikan kecakapan personal dalam menjalankan roda organisasi. Airin yang dua periode memimpin Tangsel jadi penyempurna layaknya dia jadi menteri,” katany dalam pesan elektronik pada media, Jumat 12 September 2025.

Wirduna lalu membeberkan pos kementerian mempunyai beban luar biasa di tengah banyak tuntutan rakyar pasca demonstrasi DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, personalitas Airin yang terlatih menghadapi beragam persoalan sosial kemasyarakatan di Tangsel bisa menjadi bahan pertimbangan Prabowo.

“Dalam konstitusi kita memilih dan memberhentikan menteri itu memang hak preogratif presiden. Tentu saja itu akan lebih bunyi jika memperhatikan rekam jejak dalam pemerintahan agar nanti bisa mengurus kementerian terkait. Saya kira Airin cocok tuh,” kata dia.

Kabar Airin jadi menteri Prabowo sendir sudah ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa soal pengisian kursi menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

“Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Bahlil juga menegaskan belum ada pembahasan internal di Partai Golkar terkait nama-nama yang bakal diusulkan Partai Golkar dalam mengisi kekesongan pos kementerian. Kata dia, Partai Golkar tetap mementingkan menjaga batas kewenangan.

“Gini, kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi, untuk menteri, wakil menteri, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya,” tegasnya, pada awak media, kemarin. (Red)