Lima Tahun Kekuasaan, Dampak Puluhan Tahun

Beritabanten.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin merombak sistem ekonomi Indonesia agar kembali sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, Rabu (8/7/2026). Rencana tersebut membawa pertanyaan yang lebih besar dari sekadar program dan anggaran: sejauh mana mandat seorang presiden selama lima tahun dapat digunakan untuk membentuk struktur ekonomi yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya?

Presiden memiliki mandat demokratis untuk menjalankan program yang telah ditawarkan kepada rakyat. Melalui pemilu, masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan dan menentukan arah pembangunan. Demokrasi tentu membutuhkan ruang bagi pemimpin terpilih untuk bekerja.

Namun, masa jabatan politik dan usia sebuah kebijakan sering kali tidak berjalan dalam batas waktu yang sama.

Seorang presiden dipilih untuk lima tahun, sementara keputusan ekonomi dapat bertahan jauh lebih lama. Utang negara akan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Kontrak investasi dapat berjalan puluhan tahun. Pengelolaan aset negara dan sumber daya alam dapat menentukan arah ekonomi dalam beberapa periode pemerintahan.

Pemerintahan Prabowo saat ini mendorong sejumlah kebijakan dengan dampak jangka panjang. Danantara dirancang untuk mengonsolidasikan aset negara dalam skala besar. Koperasi Desa Merah Putih diarahkan membangun jaringan ekonomi hingga tingkat desa. Program Makan Bergizi Gratis menciptakan sistem anggaran dan rantai pasok baru. Sementara hilirisasi, ketahanan pangan, energi, dan berbagai proyek strategis membutuhkan waktu panjang untuk melihat hasil akhirnya.

Tidak ada yang salah dengan kebijakan yang memiliki pandangan jauh ke depan. Negara memang membutuhkan pemimpin yang mampu melihat melampaui satu siklus pemilu. Namun, semakin besar dampak sebuah keputusan, semakin besar pula kebutuhan terhadap keterbukaan, pengawasan, dan pembahasan publik.

Persoalan muncul ketika kebijakan yang akan mengikat kehidupan masyarakat dalam waktu panjang hanya bertumpu pada legitimasi politik dari satu kemenangan pemilu. Sebab masa depan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memilih pemerintah saat ini.

Ada warga yang berbeda pilihan politik. Ada generasi muda yang belum memiliki hak suara. Ada pula generasi yang belum lahir ketika keputusan dibuat, tetapi kelak harus menerima manfaat maupun konsekuensinya.

Mereka tidak ikut mencoblos, tetapi mungkin ikut menanggung beban kebijakan.

Mereka tidak hadir dalam perdebatan hari ini, tetapi akan hidup dengan hasil keputusan yang dibuat sekarang.

Karena itu, semakin panjang dampak sebuah kebijakan, semakin luas pula proses pertimbangannya harus dilakukan. Program jangka pendek dapat diperbaiki melalui evaluasi tahunan, tetapi perubahan struktur ekonomi, pengelolaan aset negara, dan komitmen keuangan jangka panjang membutuhkan pengawasan yang lebih kuat.

Mandat pemilu memberikan hak kepada presiden untuk memimpin dan mengambil keputusan. Namun mandat tersebut bukan berarti masa depan dapat ditentukan tanpa ruang koreksi. Sistem yang sehat bukan bergantung pada keyakinan bahwa pemimpin hari ini selalu benar, melainkan pada kemampuan lembaga dan masyarakat untuk mengawasi serta memperbaiki kebijakan.

Prabowo bisa saja berhasil dengan agenda ekonominya. Danantara dapat membuat aset negara lebih produktif, Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat ekonomi desa, Program Makan Bergizi Gratis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan hilirisasi dapat membawa Indonesia menuju industri yang lebih kuat.

Namun ukuran keberhasilannya bukan hanya apakah program berjalan selama masa jabatan, melainkan apakah manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat setelah periode pemerintahan berakhir.

Sebab seorang presiden hanya memimpin selama lima tahun, tetapi keputusan ekonomi yang dibuat hari ini dapat menentukan arah kehidupan banyak generasi. (Red)