Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran pemerintah pada 21 Januari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini akan mengharuskan seluruh DHE disimpan di dalam negeri selama satu tahun, dengan penerapan penuh sebesar 100 persen.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPH) sebesar 0 persen atas pendapatan bunga dari penempatan DHE, yang sebelumnya dikenakan tarif pajak sebesar 20 persen.
Ia juga memaparkan mekanisme pendukung bagi eksportir, seperti pemanfaatan DHE sebagai agunan kredit rupiah melalui bank atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Instrumen ini akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK) sehingga tidak memengaruhi rasio utang terhadap ekuitas (gearing ratio) perusahaan.
Selain itu, eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha dapat menggunakan instrumen swap dengan perbankan atau foreign exchange swap antara bank dan BI. Eksportir juga diperbolehkan menggunakan valuta asing (valas) untuk pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan dividen, yang akan dihitung sebagai pengurang kewajiban penempatan DHE.
Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 36, dengan penerapan efektif mulai 1 Maret 2025. BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan bea cukai akan mempersiapkan sistem dan menyosialisasikan aturan ini kepada para pemangku kepentingan. (Azk)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan