Beritabanten.com — Ketika Gunung Anak Krakatau dan Gunung Semeru mengalami erupsi pada pagi yang sama, pertanyaan yang muncul adalah: apakah keduanya saling berhubungan? Secara teori vulkanologi, jawabannya belum tentu. Setiap gunung api memiliki sistem magma dan kondisi tekanan yang berbeda. Indonesia sendiri berada di zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat aktif, sehingga memiliki banyak gunung api. Dengan jumlah gunung api aktif yang besar, secara statistik sangat mungkin beberapa gunung memasuki fase erupsi dalam waktu yang berdekatan tanpa harus mempunyai hubungan sebab-akibat langsung.

Teori tektonik lempeng menjelaskan mengapa Indonesia memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi. Lempeng Indo-Australia bergerak menunjam ke bawah Lempeng Eurasia/Sunda di sebagian wilayah Indonesia, sementara sistem tektonik di kawasan timur Indonesia juga sangat kompleks. Proses penunjaman tersebut memungkinkan terbentuknya magma di kedalaman dan kemudian memasok sistem gunung api. Namun, Anak Krakatau dan Semeru berada pada sistem vulkanik yang berbeda, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa tekanan magma dari Krakatau berpindah lalu menyebabkan Semeru meletus.

Ada pula konsep pemicu atau triggering dalam ilmu kebumian. Perubahan tekanan akibat gempa besar atau aktivitas tektonik tertentu secara teoritis dapat memengaruhi sistem magma yang sudah berada dalam kondisi kritis. Tetapi pengaruh semacam ini harus dibuktikan melalui data: apakah terjadi gempa atau perubahan tekanan yang waktunya sesuai, apakah terdapat perubahan kegempaan atau deformasi pada gunung, dan apakah mekanismenya secara fisik masuk akal. Tanpa bukti tersebut, mengatakan bahwa “Krakatau memicu Semeru” hanyalah dugaan.

Yang menarik adalah gunung api tidak harus menunggu gunung lain meletus untuk menjadi aktif. Sistem magma masing-masing terus mengalami perubahan tekanan, suhu, kandungan gas, dan pergerakan magma. Ketika kondisi internal sebuah gunung mencapai keadaan tertentu, erupsi dapat terjadi. Jika beberapa gunung kebetulan mencapai kondisi tersebut dalam periode yang sama, dari permukaan kita akan melihatnya sebagai “erupsi bersamaan”, padahal mekanismenya bisa berbeda-beda.

Karena itu, fenomena beberapa gunung api erupsi dalam satu pagi sebaiknya tidak langsung ditafsirkan sebagai tanda bahwa seluruh sistem vulkanik Indonesia sedang mengalami satu tekanan besar. Korelasi waktu bukan otomatis hubungan sebab-akibat. Dalam sains, para ahli perlu melihat data kegempaan, deformasi tubuh gunung, perubahan gas vulkanik, karakter abu dan magma, serta aktivitas tektonik regional sebelum menarik kesimpulan.

Pada akhirnya, justru di sinilah menariknya mempelajari gunung api: bumi bukan mesin yang bekerja dengan satu tombol pemicu. Indonesia adalah laboratorium alami dengan banyak sistem vulkanik yang aktif dan kompleks. Anak Krakatau dan Semeru bisa sama-sama erupsi pada hari yang sama, tetapi pertanyaan ilmiahnya bukan sekadar “mengapa bersamaan?”, melainkan apakah ada mekanisme yang menghubungkan keduanya, ataukah ini merupakan dua sistem yang secara kebetulan memasuki fase erupsi pada waktu berdekatan? Untuk saat ini, tanpa bukti hubungan langsung, penjelasan kedua jauh lebih hati-hati secara ilmiah. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com

Tag

Berita Terkait

Daerah

Citra Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK)

15 menit yang lalu
Daerah

Siswa SMPN 1 Kabuh Trauma Keracunan, 683 Porsi MBG Menumpuk Tak Dimakan, Uang Rakyat Mubazir

7 jam yang lalu
Daerah

BMKG Terus Pantau Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

1 hari yang lalu
Daerah

Dentuman Anak Krakatau Terdengar hingga Bandung, Bagaimana Bisa?

1 hari yang lalu
Daerah

Sejarah Anak Krakatau, Gunung Api yang Lahir dari Kehancuran Krakatau

1 hari yang lalu
Daerah

Letusan Krakatau 1883 yang Mendunia

1 hari yang lalu
Daerah

“Kalau Tahu Bau, Kenapa Dimakan?” SPPG Tuai Sorotan, Operasional Diminta Dihentikan

2 hari yang lalu
Daerah

Truk Mengular di Rest Area KM 116 Tol Bakauheni–Palembang, Sopir Mengaku Antre hingga Lima Jam

2 hari yang lalu
Daerah

Karhutla Bukti Kejahatan HAM Kerah Putih, YLBHI Desak Penegakan Hukum Sentuh Korporasi Besar dan Aktor Negara Beritabanten.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia tidak bisa dipandang sebatas peristiwa alam akibat perubahan iklim. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai karhutla merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan dugaan kejahatan korporasi, lemahnya pengawasan, serta dugaan kelalaian negara dalam melakukan pencegahan dan penindakan yang berdampak terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada 2 September 2026, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap 21 perusahaan di tujuh provinsi dengan area terdampak sekitar 11.404,69 hektare. Sebanyak 12 perusahaan di antaranya berada di wilayah Kalimantan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan atas kebakaran seluas 1.511,55 hektare. Sanksi tersebut termasuk pembekuan izin terhadap perusahaan yang mengalami kebakaran dalam skala luas dan berulang. YLBHI menilai fakta tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti temuan karhutla. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada upaya mencari siapa yang menyalakan api di lapangan. Pengalaman penanganan karhutla sejak 2015 menunjukkan bahwa sanksi terhadap korporasi kerap dinilai sekadar formalitas apabila proses penegakan hukumnya tidak transparan dan tidak dituntaskan. Pola tersebut, menurut YLBHI, harus dibongkar sebagai dugaan kejahatan kerah putih ketika kepentingan ekonomi korporasi bertemu dengan relasi kuasa, pengaruh politik, dan lemahnya pengawasan negara untuk memperoleh keuntungan. Sementara ketika kebakaran terjadi, kesalahan justru berpotensi diarahkan kepada masyarakat kecil, pekerja lapangan, atau perusahaan kecil sebagai pihak yang paling mudah dikriminalisasi. Karena itu, penegakan hukum harus menelusuri siapa yang menguasai konsesi, mengambil keputusan, membiayai kegiatan, memperoleh keuntungan, memiliki relasi kekuasaan, serta pejabat yang mengetahui persoalan tetapi gagal mencegah atau menindak. Langkah tersebut penting agar karhutla tidak terus menjadi siklus impunitas yang berulang. Dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maupun orang yang memberikan perintah atau bertindak dalam kegiatan korporasi. Apabila kebakaran terjadi secara serentak di banyak titik, berulang, dan berkorelasi dengan wilayah konsesi perusahaan, pola tersebut dinilai sebagai indikasi serius yang harus dibongkar hingga tingkat pengendali korporasi. Hal tersebut dapat diuji melalui kewajiban pencegahan, sistem deteksi dan pemadaman, tata air, pengawasan, rantai komando, keputusan pengurus, pembiayaan, serta keuntungan yang diperoleh. Selain itu, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga perlu digunakan untuk menelusuri dugaan kerusakan hutan yang terorganisir dan melibatkan korporasi maupun pihak-pihak yang berada di balik kegiatan tersebut. Dampak karhutla juga tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kementerian Kesehatan mencatat 18.423 kasus di Kalimantan Selatan dan lebih dari 3.000 kasus di Kalimantan Tengah hanya dalam periode 10-16 Agustus 2026. Sementara itu, sekitar 3,4 juta penduduk di tujuh provinsi dilaporkan terdampak karhutla. YLBHI menilai karhutla harus dipandang sebagai bencana yang menimbulkan keadaan darurat kesehatan dan kemanusiaan. Kondisi tersebut juga harus dibaca bersama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIV/2026 tanggal 28 Agustus 2026 mengenai penetapan status bencana nasional. Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional didasarkan pada sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi. Atas kondisi tersebut, YLBHI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil sejumlah langkah. Pertama, mendesak Presiden RI segera menetapkan status bencana nasional dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIV/2026, dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Kedua, memastikan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk layanan kesehatan gratis, evakuasi kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar, kompensasi, serta pemulihan kerugian masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla. Ketiga, menghentikan impunitas korporasi dengan melakukan penegakan hukum secara paralel melalui jalur pidana, perdata, dan administratif terhadap perusahaan pemegang konsesi serta pengurus atau pengendali korporasi yang diduga menyebabkan, membiarkan, atau gagal mencegah karhutla. YLBHI juga meminta agar pekerja, pelaku lapangan, maupun perusahaan kecil tidak dijadikan kambing hitam dalam penanganan karhutla. Keempat, membuka seluruh data dan informasi publik mengenai lokasi kebakaran, peta konsesi, identitas perusahaan yang diperiksa, hasil pengawasan, sanksi, proses penyelidikan dan penyidikan, serta hasil penegakan hukum agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara independen. Kelima, mengusut dugaan kejahatan kerah putih di balik karhutla, termasuk kemungkinan adanya relasi kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan antara korporasi dengan pejabat atau penyelenggara negara. Penegakan hukum, menurut YLBHI, harus mengejar aktor yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut, bukan sekadar pihak yang paling mudah dikriminalisasi. (Red) Kata kunci: Karhutla, kebakaran hutan dan lahan, YLBHI, HAM, kejahatan korporasi, korporasi besar, penegakan hukum, Kalimantan, bencana nasional, lingkungan hidup Keterangan foto: Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan masyarakat. YLBHI mendesak penegakan hukum karhutla tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga korporasi besar dan pihak yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pencegahan dan pengawasan. Kalau ingin, saya juga bisa buatkan versi yang lebih “gaya berita online” Beritabanten.com, dengan judul lebih SEO, lead 2–3 kalimat yang lebih menggigit, dan subjudul agar lebih enak dibaca di Google/Discover.

2 hari yang lalu
Daerah

BAZNAS Terjunkan Tim Tanggap Bencana Padamkan Karhutla di Kalbar dan Kalsel, Bantu Petugas dan Warga Terdampak Asap

3 hari yang lalu