Generasi Z dan Tantangan Baru Negara: Ketika Kepercayaan Tidak Lagi Dibangun dengan Slogan

Beritabanten.com – Perubahan karakter masyarakat digital membawa tantangan baru bagi pemerintah dalam membangun hubungan dengan generasi muda. Pertanyaan yang kini semakin relevan bukan lagi apakah Generasi Z peduli terhadap politik dan pemerintahan, melainkan apakah negara telah memahami cara berkomunikasi dengan generasi yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan teknologi digital.

Selama bertahun-tahun, komunikasi pemerintah masih banyak menggunakan pola lama: menyampaikan kebijakan melalui pidato, kampanye, slogan, dan pesan satu arah. Model tersebut mungkin efektif ketika negara menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Namun perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menerima, menilai, dan merespons informasi publik.

Generasi Z hadir dalam ekosistem yang berbeda. Mereka bukan hanya sebagai penerima pesan, tetapi juga menjadi pengolah informasi, pemberi kritik, sekaligus pengawas kebijakan publik. Mereka terbiasa membandingkan berbagai sumber, memeriksa fakta, dan membangun opini melalui ruang digital.

Karena itu, pendekatan komunikasi negara terhadap Generasi Z tidak lagi cukup hanya mengandalkan narasi dan pesan moral. Generasi ini lebih menuntut bukti nyata, transparansi, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah.

Bagi Generasi Z, pertanyaan utama bukan sekadar “apa yang dikatakan pemerintah”, tetapi “apakah tindakan pemerintah sesuai dengan apa yang disampaikan”. Perubahan pola pikir inilah yang menjadi tantangan besar bagi para pemimpin dan institusi negara.

Keteladanan Menjadi Bahasa Politik Baru

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep Social Learning Theory yang dikembangkan Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa manusia banyak belajar melalui pengamatan terhadap perilaku nyata, bukan hanya melalui instruksi atau nasihat.

Dalam konteks pemerintahan, teori tersebut memiliki makna penting. Pesan mengenai antikorupsi akan sulit dipercaya apabila masyarakat terus melihat pejabat publik terjerat kasus korupsi. Ajakan hidup sederhana akan kehilangan kekuatan apabila terdapat pejabat yang justru mempertontonkan gaya hidup mewah. Seruan mengenai integritas juga akan kehilangan legitimasi apabila praktik konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi.

Bagi Generasi Z, tindakan nyata menjadi bentuk komunikasi yang paling kuat. Mereka menilai pemimpin bukan hanya dari pidato, tetapi dari rekam jejak dan keputusan yang diambil.

Berbagai kajian mengenai karakter Generasi Z menunjukkan bahwa kelompok ini memberikan perhatian besar terhadap nilai kejujuran, autentisitas, dan akuntabilitas. Mereka cenderung kritis terhadap pemimpin yang memiliki jarak antara pernyataan publik dengan perilaku sebenarnya.

Namun sikap kritis tersebut bukan berarti Generasi Z menolak kepemimpinan atau otoritas negara. Mereka justru menginginkan kepemimpinan yang memperoleh kepercayaan melalui keterbukaan, tanggung jawab, dan konsistensi.

Generasi Z sebagai Pengawas Negara

Di Indonesia, perubahan pola hubungan antara masyarakat dan pemerintah semakin terlihat melalui ruang digital. Ketika muncul persoalan mengenai tata kelola pemerintahan, dugaan penyalahgunaan kewenangan, atau kasus korupsi pejabat publik, masyarakat digital bergerak cepat memberikan respons.

Generasi muda tidak lagi menunggu penjelasan resmi pemerintah untuk membentuk pandangan. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber, membaca dokumen publik, mengikuti perkembangan kasus, serta berdiskusi melalui berbagai platform digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z tidak lagi hanya menjadi objek komunikasi pemerintah, tetapi telah berubah menjadi subjek yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Perubahan ini sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi di era digital membutuhkan pola hubungan baru antara negara dan warga negara. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi harus siap membuka ruang dialog dan menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.

Pelajaran dari Gerakan Anak Muda Global

Fenomena serupa juga terlihat di berbagai negara. Gerakan Generasi Z di Nepal pada 2025 menjadi contoh bagaimana kelompok muda dapat menjadi kekuatan politik ketika kepercayaan terhadap institusi negara mengalami penurunan.

Gerakan tersebut tidak muncul hanya karena satu kebijakan tertentu, tetapi merupakan akumulasi kekecewaan terhadap persoalan korupsi, nepotisme, dan tata kelola pemerintahan yang dianggap tidak mampu memenuhi harapan generasi muda.

Peristiwa tersebut memberikan pelajaran bahwa generasi digital memiliki kemampuan membangun solidaritas secara cepat melalui teknologi. Ketika negara gagal membaca perubahan sosial, ruang digital dapat berubah menjadi tempat konsolidasi kritik publik.

Indonesia memiliki konteks politik yang berbeda. Demokrasi Indonesia berjalan melalui mekanisme konstitusional dan pemilu. Namun pesan pentingnya tetap sama: kepercayaan publik, khususnya generasi muda, harus dirawat melalui pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengubah Cara Negara Berkomunikasi

Tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga membangun cara komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat baru.

Pendekatan yang bersifat satu arah dan menggurui tidak lagi cukup. Negara perlu membangun komunikasi yang dialogis, terbuka, dan berbasis keteladanan.

Generasi Z tidak ingin hanya menjadi penerima keputusan pemerintah. Mereka ingin memahami alasan di balik setiap kebijakan, memperoleh akses terhadap informasi, dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

Karena itu, pemerintahan modern tidak cukup hanya memiliki kemampuan membuat kebijakan, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan melalui perilaku yang konsisten.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai apakah negara masih memperlakukan Generasi Z dengan cara lama merupakan pertanyaan tentang kemampuan negara beradaptasi dengan perubahan zaman.

Generasi Z tidak menuntut pemimpin yang sempurna. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang sederhana namun sangat menentukan dalam kehidupan publik: kesesuaian antara perkataan dan tindakan.

Di era digital, setiap kebijakan dapat dinilai publik dan setiap tindakan meninggalkan jejak. Karena itu, kepercayaan tidak lagi dibangun melalui slogan panjang, melainkan melalui integritas yang terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. (Red)