Beritabanten.com – Maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai fenomena tersebut tidak dipicu oleh satu faktor tunggal.
Ahmad Irawan mengatakan, gaya hidup hedonisme dan budaya permisif menjadi bagian dari persoalan yang dapat mendorong pejabat terjerumus dalam praktik korupsi. Pandangan itu disampaikannya kepada Tempo pada Sabtu (4/7/2026).
Selain persoalan gaya hidup, Irawan juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seseorang untuk meraih kekuasaan. Kondisi tersebut dinilai semakin rawan ketika modal politik berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Menurutnya, kepala daerah yang telah terpilih memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran, proyek pemerintah hingga perizinan. Pertemuan antara tingginya ongkos politik dan besarnya kekuasaan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan jabatan.
Irawan menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan operasi tangkap tangan. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem politik, kebijakan dan birokrasi.
Tanpa perbaikan menyeluruh, kasus serupa dikhawatirkan terus berulang. Kepala daerah boleh berganti, namun celah korupsi akan tetap terbuka selama biaya politik tetap mahal dan pengawasan terhadap kekuasaan masih lemah. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan