Ketua IMO Indonesia Banten Sudin Minta Pemerintah Jeli Melihat Gelombang Demonstrasi

Beritabanten.com – Gelombang demonstrasi yang membawa tuntutan ‘Turunkan Prabowo-Gibran’ dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan meningkatnya ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Aksi serupa muncul di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dengan tuntutan yang beragam, mulai dari kritik terhadap kondisi ekonomi, efisiensi anggaran, program pemerintah, hingga desakan agar Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri.

Menurut Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Banten Sudin Antoro, dalam sistem demokrasi, demonstrasi bukanlah ukuran tunggal legitimasi pemerintahan.

“Hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, sementara pergantian presiden memiliki mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945,” katanya pada awak media di Masjid Raya Baitul Mukhtar, BSD City, Kabupaten Tangerang Jumat 3 Juli 2026.

Alumnus Magister Hukum tersebut menambahkan, besarnya demonstrasi tidak otomatis berimplikasi pada perubahan kekuasaan.

“Yang perlu dibaca pemerintah bukan semata slogan ‘turunkan presiden’, melainkan akar persoalan yang melatarbelakanginya,” pinta dia.

Karana, berbagai aksi memperlihatkan adanya keresahan mengenai daya beli masyarakat, lapangan kerja, efektivitas birokrasi, transparansi program pemerintah, hingga kualitas komunikasi publik.

“Ketika aspirasi tersebut muncul secara berulang di berbagai kota, pemerintah memiliki kepentingan politik untuk meresponsnya secara substantif, bukan hanya melalui pendekatan keamanan,” dia tambahkan.

Terkait soal keberadaan oposisi dan kelompok masyarakat sipil, kata dia, mempunyai tantangan untuk mengubah energi demonstrasi menjadi agenda kebijakan yang konkret.

“Tuntutan yang hanya berakhir pada slogan politik cenderung memiliki daya tekan yang terbatas apabila tidak diikuti argumentasi, data, dan alternatif solusi yang dapat diperdebatkan di ruang publik,” demikian dia menutup.

Sebagaiman banyak diberitakan respons Presiden Prabowo sendiri menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya gelombang protes tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, ia menyinggung demonstrasi yang terjadi dan bahkan mengklaim ada pihak yang mendanai sebagian aksi, meski klaim tersebut masih menjadi pernyataan pemerintah yang belum dibuktikan secara terbuka. (Red)