81 Kendaraan Dinas Raib, Pemkab Pandeglang Kok Bisa Mobil dan Motor “Dimakan” Entah Siapa?

Beeritabanten.com – Sebanyak 81 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Puluhan aset negara berupa mobil dan sepeda motor itu tercatat berada di tiga organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perhubungan. Nilai aset yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp6,9 miliar.

Temuan paling banyak berada di Dinas Kesehatan dengan 53 kendaraan, terdiri dari 22 sepeda motor dan 31 mobil. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercatat memiliki 27 kendaraan yang tidak dapat ditunjukkan, sementara satu sepeda motor berasal dari Dinas Perhubungan. Totalnya 81 unit. Jumlah sebesar itu tentu sulit dianggap sekadar persoalan lupa parkir atau salah mencatat lokasi kendaraan.

Yang lebih mengkhawatirkan, kendaraan-kendaraan tersebut tidak seluruhnya dapat dihadirkan ketika pemeriksaan fisik dilakukan. Pengurus barang disebut telah meminta para pemegang kendaraan membawa unit yang mereka kuasai, tetapi upaya itu tidak berhasil menghadirkan seluruh aset. Penelusuran kemudian dilakukan untuk mencari tahu di mana mobil dan motor milik pemerintah tersebut berada.

Persoalan semakin serius karena keterangan mengenai keberadaan dan status kendaraan dinilai belum memadai. Dokumen penting seperti berita acara serah terima, surat peminjaman, maupun dokumen mutasi juga tidak tersedia untuk menjelaskan perpindahan sejumlah kendaraan. Pertanyaannya sederhana: bagaimana aset bernilai miliaran rupiah bisa berpindah tangan atau menghilang tanpa jejak administrasi yang jelas?

Pemkab Pandeglang perlu menjelaskan persoalan ini secara terbuka kepada masyarakat. Mobil dan motor dinas dibeli dengan uang publik, bukan barang pribadi yang boleh hilang begitu saja dari pencatatan. Jika 81 kendaraan bisa lenyap tanpa kejelasan, publik pantas bertanya dengan nada keras: sebenarnya aset daerah itu dipakai siapa, berada di mana, atau jangan-jangan “dimakan” oleh buruknya tata kelola? (Red)