Beritabanten.com – Janji kampanye Prabowo-Gibran makan siang gratis yang berubah jadi makan bergizi gratis akan coba dipraktikkan di Kecamatan Pamulang Tangsel bakal diawasi oleh Forum Advokal Tangsel.

Demikian disampaikan Forum Advokat Kota Tangsel yang terdiri dari D’airman Lawfirm, LBH Tridharma Indonesia dan Hanasti & Rekan dalam konferensi pres di Pamulang, Senin (27/5/2024).

Perwakilan dari D’airman Lawfirm, Dodi Prasetya Azhari, mengatakan bahwa program makan bergizi gratis sebagai bentuk keberpihakan terhadap perkembangan sumber daya manusia.

“Program ini mempunyai nilai penting bagi perkembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya, Senin.

Dia mengakui program ini masih berupa janji pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan pemenang Pilpres 2024 yang baru akan diresmikan memimpin Indonesia di bulan Oktober 2024.

Meski demikian, katanya pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

“Dari hasil pendataan untuk Kecamatan Pamulang Kota Tangsel ada sekitar 65 ribu anak penerima manfaat,” jelas dia.

Ditambahkan, mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk diberikan makanan gizi gratis dengan estimasi 15 ribu peranak belum termasuk susu.

“Manfaat dari progam ini termasuk akan memastikan bahwa siswa sebagai penerima manfaat memperoleh kecukupan gizi sehingga mendukung perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh,” tutur dia.

“Anak yang memperoleh asupan pangan dan gizi yang baik lebih besar kemungkinannya untuk tumbuh dengan baik secara fisik dan berpotensi menjadi unggul dalam bidang akademis,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Hukum Hanasti & Rekan Misbahul Anwar dan Adit menilai program makan gizi gratis ini diusung dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak Indonesia.

“Program ini juga akan membantu memastikan bahwa apapun latar belakangnya, siswa dapat memperoleh akses ke pangan bergizi dan mengurangi disparitas,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dia meminta harus ada kepastian hukum untuk memuluskan program ini ke depan. Bukan hanya lima tahun tapi berkelanjutan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.

Adapun perwakilan LBH Tridharma Indonesia, Yudi Rijali Muslim menegaskan selain potensi manfaat terhadap dampak inklusif makan siang gratis bagi pendidikan.

Selain itu, katanya mempunyai banyak potensi ekonomi dan lingkungan seperti terciptanya peluang serapan tenaga kerja lokal terkait keberadaan Infrastuktur dapur.

“Perlu segera dibentuk unit kerja yang tugas awalnya adalah berkordinasi terhadap kementerian yang erat kaitannya terkait implementasi program makan bergizi gratis,” saran dia.

Kementrian dimaksud di antaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian UMKM dan Koperasi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

Yudi juga meminta agar ada pemahaman mumpuni tentang pendekatan kekhususan dari hadirnya program makan bergizi gratis.

“Ini adalah sebagai bentuk program investasi terhadap hampir 83 juta pelajar yang di kemudian hari menjadi bukti keseriusan menyiapkan generasi muda Indonesia menjadi generasi Emas 2045,” tegasnya.

Menurutnya, dalam 100 hari kerja Pasangan Prabowo-Gibran dapat memaksimalkan peran terkait mekanisme distribusi, data pendukung, data penerima manfaat.

“Harus ada kepastian hukum dan tidak adanya tumpeng tindih antar peraturan sehingga tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan dan penganggaran,” tutup ia. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com