Banjir Kota Tangerang: Warga Tenggelam, Pejabat Masih Bicara ‘Terkendali’

Beritabanten.com – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah Kota Tangerang, pada Minggu 5 April 2026.

Menurut sumber media, banjir tersebur melanda kawasan Ciledug, Karang Tengah, hingga Cipondoh kembali masuk daftar wilayah terdampak.

Penyebabnya masih sama: luapan Kali Angke akibat kiriman air dari wilayah hulu, khususnya Tangerang Selatan.

Artinya, masalah lama yang belum pernah benar-benar dibereskan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengakui bahwa wilayah terdampak memang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke.

“Area terdampak berada di sekitar DAS Kali Angke. Hujan di Tangerang Selatan dalam dua hari terakhir cukup lama, sehingga berimbas pada luapan di Ciledug dan Karang Tengah,” ujar Mahdiar, dilihat redaksi dalam rilis resmi tersiar luas, 6 April 2026.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan satu hal: banjir ini bukan kejadian tiba-tiba. Sudah bisa diprediksi.

Namun, yang dipertanyakan publik, di mana langkah antisipasinya?

Data BPBD menunjukkan dampak banjir cukup serius. Di wilayah Cipondoh, tepatnya di kawasan Candulan, Kelurahan Petir, puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi.

Sebanyak 40 KK atau sekitar 80 jiwa mengungsi di lokasi penampungan. Sementara 20 KK lainnya mengungsi di musholla setempat.

Air bahkan sempat mencapai lebih dari satu meter.

Sementara di wilayah lain, warga memilih bertahan di rumah. Bukan karena aman, melainkan karena tak punya pilihan lain.

“Belum ada permintaan evakuasi. Beberapa warga hanya meminta penyedotan air,” kata Mahdiar.

Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Tidak adanya permintaan evakuasi bukan berarti kondisi terkendali. Bisa jadi warga sudah terbiasa menghadapi banjir—atau justru tidak percaya evakuasi akan efektif.

Di lapangan, BPBD mengerahkan enam personel, satu unit perahu, dan melakukan penyedotan air di sejumlah titik.

Langkah ini penting, tetapi kembali bersifat darurat.

Masalah utamanya tetap belum tersentuh.

Normalisasi sungai belum optimal. Drainase kota belum mampu menampung debit air. Koordinasi lintas wilayah antara Tangerang dan Tangerang Selatan masih belum terlihat solid.

Padahal sumber air jelas berasal dari hulu.

Ironisnya, pernyataan resmi masih terdengar normatif.

“Pintu air Ciledug Indah berada di 3,25 meter. Kondisinya masih aman dan terkendali,” lanjut Mahdiar.

Bagi warga yang rumahnya terendam, istilah “aman” tentu terasa jauh dari kenyataan.

Yang mereka hadapi adalah genangan, kerugian, dan aktivitas yang lumpuh.

Bukan sekadar angka tinggi muka air.

Situasi ini semakin menegaskan bahwa penanganan banjir di Tangerang masih berkutat pada pola lama: reaktif, bukan preventif.

Setiap tahun, skenarionya nyaris identik. Hujan deras, air kiriman, sungai meluap, warga terdampak, bantuan datang, lalu selesai.

Tidak ada terobosan yang benar-benar memutus siklus.

Padahal persoalannya sudah terang: kapasitas sungai kalah dari debit air, tata ruang belum tertata, dan sistem drainase tertinggal dari laju pembangunan kota.

Jika ini terus dibiarkan, maka banjir bukan lagi bencana.

Ia berubah menjadi rutinitas yang dinormalisasi.

Dan ketika pemerintah terus berbicara “terkendali”, sementara warga masih kebanjiran, maka yang sebenarnya sedang diuji bukan hanya sistem penanganan bencana—tetapi juga kepekaan kebijakan. (Red)