Beritabanten.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembenahan persoalan di sektor riil dari sisi hulu guna menjaga investasi, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan kerja.

Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah kondisi ekonomi global yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi ekonomi, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas harga energi dan komoditas.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha masih menghadapi sejumlah persoalan struktural yang dapat menghambat pertumbuhan investasi dan keberlangsungan usaha.

Persoalan tersebut antara lain tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, serta regulasi dan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien.

Menurut Shinta, persoalan tersebut perlu diselesaikan dari akar masalah agar tidak berdampak pada penurunan investasi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu 12 Agustus 2026.

Ia menilai pembenahan sektor riil menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha. Dengan kondisi usaha yang lebih efisien, pelaku usaha diharapkan mampu mempertahankan investasi sekaligus membuka peluang kerja baru.

Urgensi pembenahan sektor riil juga mendapat perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Hal tersebut ditopang oleh stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, serta perkembangan ekonomi digital.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

Pemerintah terus mendorong reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekosistem desa yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur.

Di sisi lain, APINDO telah menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha untuk mengidentifikasi, memetakan, mengawal, dan memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi hambatan bagi dunia usaha.

Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas. Di antaranya pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan EPR, ekspor komoditas, pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.

Melalui pembenahan tersebut, APINDO berharap berbagai hambatan usaha dapat segera diselesaikan sehingga investasi tetap terjaga, dunia usaha semakin kompetitif, dan ancaman PHK dapat ditekan. (Red)

Kata kunci: APINDO, investasi, sektor riil, dunia usaha, PHK, ekonomi nasional, bahan baku, logistik, regulasi, ketenagakerjaan

Caption: Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani saat menyampaikan pandangan terkait pembenahan sektor riil dan iklim investasi.

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com