APBN 2027 Tuntas, Belanja Rp4.106 Triliun Jadi Modal Pembangunan

Beritabanten.com – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Pengesahan tersebut menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106,2 triliun. Dengan postur tersebut, APBN 2027 mengalami defisit Rp671,1 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pemerintah bersama Badan Anggaran DPR telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Pemerintah dan DPR juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen sebagai salah satu asumsi dasar penyusunan APBN.

Sejumlah asumsi ekonomi makro turut menjadi dasar perencanaan anggaran, termasuk inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN), harga minyak mentah Indonesia, serta target lifting minyak dan gas bumi.

Dengan belanja negara yang menembus Rp4.100 triliun, APBN 2027 menjadi instrumen utama pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan prioritas nasional sepanjang tahun mendatang.

Di sisi lain, defisit Rp671,1 triliun menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang tetap besar. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan, pengendalian defisit, dan keberlanjutan fiskal.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen juga menjadi tantangan tersendiri. Besarnya anggaran harus diikuti efektivitas belanja dan kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara agar ruang fiskal tetap terjaga.

Dengan disahkannya APBN 2027, pemerintah kini memiliki landasan hukum untuk menjalankan kebijakan fiskal sepanjang tahun anggaran mendatang. Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan anggaran, terutama efektivitas belanja, pencapaian target penerimaan, pengendalian pembiayaan, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan APBN bukan semata-mata terletak pada besarnya angka yang disahkan, tetapi pada sejauh mana anggaran tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)