Peluru di Ruang Publik: Antara Pembelaan Diri dan Kelebihan Kekuatan

Beritabanten.com – Peristiwa penembakan yang menewaskan seorang juru parkir di Kota Palu terjadi pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 20.40 WITA, di Jalan Tombolotutu, tepatnya di depan sebuah minimarket. Insiden ini bermula dari cekcok antara korban berinisial D dengan seorang anggota Bidpropam Polda Sulawesi Tengah, Aipda AA, yang kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik. Dalam versi awal kepolisian, korban disebut menyerang menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan luka serius pada anggota polisi tersebut. Situasi yang memanas itu berujung pada penggunaan senjata api, yang kemudian mengenai korban hingga akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis dan dinyatakan wafat pada dini hari, 28 Agustus 2026 sekitar pukul 02.30 WITA.

Namun, peristiwa ini tidak berhenti pada narasi pembelaan diri semata. Fakta bahwa seorang warga lain berinisial MA turut menjadi korban akibat dugaan peluru nyasar membuka dimensi baru yang lebih serius, yakni soal kontrol penggunaan kekuatan oleh aparat di ruang publik. Ketika senjata api digunakan, konsekuensinya tidak hanya berhenti pada pelaku yang dianggap mengancam, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat luas. Dalam konteks ini, insiden di Jalan Tombolotutu tidak lagi sekadar soal respons spontan terhadap ancaman, melainkan menyentuh aspek profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas aparat dalam menggunakan kekuatan mematikan.

Secara teoritik, penggunaan senjata api oleh aparat dapat dibenarkan dalam kondisi pembelaan terpaksa atau noodweer, terutama jika terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa. Namun, prinsip hukum tidak hanya berbicara tentang boleh atau tidak, melainkan juga tentang apakah tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir. Pertanyaan krusial yang harus dijawab melalui penyelidikan adalah apakah seluruh tahapan penggunaan kekuatan telah dilalui secara benar, apakah tembakan diarahkan untuk melumpuhkan atau mematikan, serta sejauh mana risiko terhadap warga sipil telah diperhitungkan dalam situasi tersebut.

Dengan demikian, kasus ini menuntut transparansi dan pengujian yang ketat, bukan hanya untuk menentukan benar atau salah secara individual, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika nyawa melayang dan warga sipil ikut terdampak, maka standar akuntabilitas harus ditingkatkan setinggi mungkin. Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang lebih besar dari sekadar insiden ini adalah: sejauh mana negara mampu mengendalikan penggunaan kekuatan oleh aparatnya tanpa mengorbankan keselamatan warga yang seharusnya dilindungi. (Red)