Beritabanten.com – Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengirim pesan tegas kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten. Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, pola kerja rutin dinilai tidak lagi cukup. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta bergerak lebih cepat, lebih solid, dan fokus pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Andra Soni saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/7/2026).

Menurut Andra, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada rutinitas administrasi. Setiap program harus memiliki dampak nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Program pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Semua perangkat daerah harus bergerak dalam satu irama,” tegas Andra.

Evaluasi Kinerja, Saatnya Bergerak Lebih Cepat

Rapat pimpinan tersebut menjadi forum evaluasi capaian kinerja triwulan kedua sekaligus konsolidasi menghadapi target pembangunan hingga akhir tahun.

Andra mengapresiasi kerja seluruh OPD dan BUMD yang telah berjalan, namun mengingatkan tantangan pembangunan Banten ke depan semakin besar. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat, eksekusi yang cepat, dan kerja sama antarinstansi.

Baginya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program di atas kertas, tetapi hasil yang bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pencemaran Sungai Jadi Perhatian

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut adalah dugaan pencemaran di Sungai Cisadane dan Sungai Ciujung.

Andra meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tidak hanya mengambil langkah sementara, tetapi menyusun solusi menyeluruh agar persoalan lingkungan tidak terus berulang.

Menurutnya, persoalan pencemaran harus ditangani secara serius karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan kualitas lingkungan Banten.

Negara Harus Hadir Lindungi Pekerja

Di sektor ketenagakerjaan, Andra Soni juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja asal Banten, termasuk masyarakat yang menghadapi persoalan ketika bekerja di luar negeri.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam ketika warga membutuhkan bantuan.

“Negara harus hadir memberikan rasa aman bagi setiap warga,” pesannya.

BUMD Diminta Buktikan Kontribusi

Selain OPD, kinerja BUMD juga menjadi perhatian. Andra meminta perusahaan milik daerah mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

BUMD, menurutnya, harus mampu menunjukkan produktivitas dan manfaat, bukan sekadar menjadi lembaga formal tanpa dampak yang jelas.

Evaluasi Pendapatan dan Temuan BPK

Selain itu, seluruh perangkat daerah dimintaementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyampaikan bahwa rapat juga membahas evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 30 Juni 2026.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemprov Banten berharap seluruh program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan Andra Soni cukup jelas: tidak ada lagi ruang untuk kerja biasa. Pemerintah dituntut bergerak lebih cepat, bekerja lebih kompak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar hadir menjawab kebutuhan rakyat.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak program dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. (Red)

Andra Soni, Gubernur Banten, Pemprov Banten, OPD, BUMD, Pembangunan Banten, Tata Kelola Pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com