Pokir DPRD Antara Aspirasi Rakyat dan Risiko Korupsi, Pengawasan Jadi Kunci

Beritabanten.com – Pokok Pikiran DPRD atau yang dikenal dengan istilah pokir pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme demokrasi daerah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui pokir, anggota DPRD dapat membawa berbagai kebutuhan warga yang diperoleh melalui kegiatan reses maupun komunikasi dengan konstituen agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pokir menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, keberadaan pokir secara aturan bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan instrumen representasi politik yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah daerah.

Namun, persoalan muncul ketika pokir tidak lagi digunakan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan publik, melainkan berubah menjadi alat untuk mengendalikan proyek, menentukan pelaksana pekerjaan, atau memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

Dalam konteks tersebut, masalah utama bukan terletak pada keberadaan pokir, tetapi pada penyalahgunaan kewenangan yang dapat terjadi dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

Dalam teori representasi politik, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi DPRD berada pada ranah legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan sebagai pelaksana proyek pembangunan.

Karena itu, ketika anggota DPRD mengusulkan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, bantuan sosial, maupun program masyarakat melalui pokir, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi representasi. Namun, setelah usulan tersebut masuk dalam APBD, pelaksanaan kegiatan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui mekanisme administrasi dan aturan pengadaan barang dan jasa.

Batas kewenangan inilah yang sering menjadi persoalan. Ketika anggota DPRD mulai menentukan kontraktor, mengarahkan pemenang tender, meminta proyek diberikan kepada pihak tertentu, atau menerima imbalan dari pelaksanaan kegiatan, maka fungsi representasi berubah menjadi bentuk intervensi terhadap kewenangan eksekutif.

Dalam prinsip pemisahan kekuasaan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, bukan mengambil alih fungsi pelaksanaan pemerintahan. Ketika lembaga legislatif masuk terlalu jauh dalam proses teknis proyek, kondisi tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan dan membuka ruang penyalahgunaan jabatan.

Fenomena tersebut juga dapat dilihat melalui teori principal-agent. Dalam konsep ini, masyarakat merupakan pihak yang memberikan mandat, sedangkan anggota DPRD menjadi pihak yang menjalankan mandat tersebut. Persoalan muncul ketika pejabat yang diberi kewenangan memiliki informasi lebih besar dibanding masyarakat sebagai pemberi mandat.

Masyarakat dapat mengetahui adanya pembangunan melalui pokir, tetapi tidak selalu mengetahui bagaimana proses pembahasan anggaran dilakukan, siapa pelaksana proyeknya, bagaimana proses pengadaan berlangsung, maupun apakah terdapat kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.

Ketimpangan informasi inilah yang dapat menciptakan ruang bagi praktik penyimpangan, mulai dari suap, gratifikasi, hingga jual beli pengaruh dalam proses penganggaran daerah.

Dalam perspektif ekonomi politik, praktik tersebut dikenal sebagai rent seeking, yaitu ketika seseorang menggunakan kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam konteks pokir, praktik rent seeking dapat terjadi apabila sebuah kegiatan dimasukkan ke dalam APBD bukan semata karena kebutuhan masyarakat, tetapi karena memiliki nilai keuntungan bagi pihak tertentu.

Tidak sedikit kasus korupsi daerah menunjukkan pola serupa, yakni adanya hubungan antara penganggaran, proyek pembangunan, dan pemberian keuntungan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dalam sejumlah perkara yang ditangani aparat penegak hukum, persoalan yang dipermasalahkan bukan keberadaan pokir, melainkan praktik suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, serta pengaturan proyek yang menyertainya.

Kasus seperti “uang ketok palu” dalam pembahasan APBD di sejumlah daerah menjadi contoh bagaimana proses politik anggaran dapat berubah menjadi ruang transaksi apabila tidak diawasi dengan baik. Pola serupa juga ditemukan dalam berbagai perkara lain ketika proyek yang berasal dari aspirasi legislatif diduga diarahkan kepada pihak tertentu dengan imbalan tertentu.

Karena itu, persoalan pokir tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Prinsip good governance menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan.

Pokir sebenarnya dapat menjadi instrumen demokrasi yang positif apabila dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Namun, tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, mekanisme tersebut dapat berubah menjadi celah penyalahgunaan anggaran publik.

Solusi yang diperlukan bukan menghapus pokir, melainkan memperbaiki tata kelolanya. Setiap usulan pokir perlu dibuka kepada publik, diverifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, dipantau hingga tahap pelaksanaan, serta diawasi oleh lembaga pengawasan dan masyarakat sipil.

Pada akhirnya, pokok pikiran DPRD merupakan amanah masyarakat, bukan hak pribadi anggota DPRD. Kewenangan legislatif diberikan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan untuk mengelola proyek atau mencari keuntungan dari anggaran negara.

Jika dikelola dengan benar, pokir dapat menjadi jembatan antara rakyat dan pembangunan daerah. Namun, jika disalahgunakan, pokir justru dapat berubah menjadi pintu masuk menuju praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Red)