108 Solusi ala Istana: Ketika Klaim Keberhasilan Menunggu Pembuktian

Beritabanten.com — Pemerintah kembali menyajikan narasi optimistis mengenai kinerjanya. Kali ini melalui buku Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto, yang merangkum 108 persoalan yang diklaim telah mendapatkan penyelesaian selama sekitar 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Buku tersebut ditulis Muhammad Qodari bersama Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra. Setelah diluncurkan pada 8 Juni 2026, buku itu kembali menjadi sorotan dalam acara bedah buku pada 7 Juli 2026. Qodari menyebutnya sebagai bukti bahwa Prabowo menepati janji kampanye sekaligus menjalankan gagasan yang pernah dituangkan dalam Strategi Transformasi Bangsa.

Gagasan di balik buku itu sesungguhnya menarik. Pemerintah memang semestinya diukur dari kemampuannya menyelesaikan persoalan, bukan dari banyaknya pidato, slogan, atau konferensi pers. Presiden dipilih bukan untuk menghasilkan narasi yang indah, melainkan untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, jika ada buku yang menginventarisasi penyelesaian masalah, publik justru memiliki bahan yang baik untuk menguji kinerjanya.

Buku tersebut membagi 108 persoalan ke dalam 13 bidang, mulai dari pangan, energi, kesehatan, pendidikan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, pertahanan, penegakan hukum, tata kelola kekayaan negara, digitalisasi, hingga diplomasi.

Angka 108 tentu terdengar impresif. Dalam kurun sekitar satu setengah tahun, berarti rata-rata lebih dari satu persoalan dinyatakan selesai setiap pekan. Namun justru di sinilah pentingnya membedakan antara kebijakan, program, dan solusi. Ketiganya tidak selalu berarti hal yang sama.

Dalam bagian penegakan hukum, misalnya, buku itu menyebut praktik kolusi aparat dengan pelaku usaha ilegal sebagai persoalan yang dijawab melalui penugasan aparat dari provinsi lain untuk menertibkan penyalahgunaan kawasan hutan dan pertambangan ilegal.

Kebijakan itu bisa disebut sebagai langkah yang penting. Namun apakah persoalannya telah benar-benar selesai? Apakah tambang ilegal berhenti beroperasi? Apakah jaringan yang melindunginya telah diputus? Berapa kerugian negara yang berhasil dipulihkan? Dan apakah praktik serupa tidak kembali setelah operasi berakhir?

Di atas kertas, sebuah keputusan dapat menjadi penutup bab. Dalam praktik pemerintahan, keputusan sering kali baru menjadi halaman pertama.

Contoh lain adalah kenaikan gaji hakim. Pemerintah menaikkan penghasilan hakim secara signifikan, bahkan hingga 280 persen pada jenjang tertentu, serta mengumumkan pembangunan sekitar 8.900 rumah dinas bagi hakim.

Ini merupakan contoh yang jauh lebih terukur. Ada persoalan yang jelas, ada kebijakan yang dapat diverifikasi, dan ada penerima manfaat yang dapat dihitung. Namun tetap saja, ukuran keberhasilannya bukan semata keputusan presiden, melainkan pelaksanaannya. Berapa hakim yang telah menerima kenaikan tersebut? Berapa rumah dinas yang sudah selesai dibangun, berapa yang masih dalam proses, dan berapa yang benar-benar telah dihuni?

Perbedaan antara “pemerintah menyiapkan rumah” dan “hakim telah menempati rumah” tampak sederhana, tetapi justru di situlah letak akuntabilitas sebuah kebijakan.

Hal serupa berlaku pada distribusi pupuk. Pemerintah mengklaim birokrasi dipangkas sehingga pupuk menjadi lebih mudah diperoleh petani. Jika benar demikian, tentu itu merupakan capaian yang patut diapresiasi.

Namun ukuran keberhasilannya tidak berada di ruang rapat kementerian, melainkan di kios pupuk saat musim tanam. Apakah pupuk tersedia ketika dibutuhkan? Apakah harganya sesuai ketentuan? Apakah petani di daerah terpencil memperoleh akses yang sama? Apakah praktik kelangkaan dan permainan distribusi benar-benar berkurang?

Jika jawabannya ya, itulah solusi. Jika belum, mungkin yang terjadi baru sebatas perbaikan proses.

Contoh lain adalah kebijakan LPG. Pemerintah dapat merespons kelangkaan dengan cepat melalui perubahan distribusi atau koreksi kebijakan. Tetapi publik tetap berhak bertanya: apakah persoalan energi rumah tangga telah terselesaikan, atau pemerintah hanya mengatasi dampak dari kebijakan yang sebelumnya justru menimbulkan masalah?

Dalam komunikasi politik, keduanya sering tampil dengan label yang sama: solusi.

Program Sekolah Rakyat juga menghadirkan pertanyaan serupa. Tujuannya mulia, yakni membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun keberhasilan sebuah sekolah tidak berhenti pada peresmian gedung atau peluncuran program.

Berapa anak yang kembali bersekolah? Berapa yang bertahan hingga lulus? Bagaimana kualitas pembelajaran yang mereka terima? Apakah program ini memperkuat sistem pendidikan nasional atau justru menciptakan sistem baru yang berjalan sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mengecilkan program, melainkan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Demikian pula dengan pembangunan Kampung Nelayan. Fasilitas baru tentu dapat menjadi awal yang baik. Namun bagi nelayan, ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah pendapatan meningkat, biaya melaut menurun, hasil tangkapan lebih mudah dipasarkan, ketergantungan kepada tengkulak berkurang, dan fasilitas yang dibangun tetap berfungsi beberapa tahun setelah diresmikan.

Bagi pemerintah, solusi bisa berupa peluncuran program. Bagi masyarakat, solusi adalah perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di situlah Presiden Solusi menjadi menarik. Bukan semata karena berisi daftar keberhasilan pemerintah, melainkan karena menyajikan 108 klaim yang kini dapat diuji satu per satu oleh publik.

Sebab dalam demokrasi, pemerintah berhak menyampaikan apa yang dianggap sebagai keberhasilannya. Namun masyarakat memiliki hak yang sama pentingnya untuk bertanya: apakah persoalan itu benar-benar telah selesai, atau baru memasuki tahap awal penyelesaiannya.

Pada akhirnya, solusi bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh judul buku. Solusi adalah sesuatu yang dibuktikan oleh kenyataan. (Red)