Rp175 Triliun untuk MBG, Berapa yang Benar-Benar Masuk ke Piring?

Beritabanten.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp175 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Nilai tersebut memang lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya, tetapi tetap menjadi salah satu anggaran terbesar dalam belanja negara. Karena itu, yang perlu menjadi perhatian publik bukan hanya besarnya anggaran, melainkan bagaimana setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Jika dibagi secara rata kepada sekitar 21.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alokasi kasarnya mencapai sekitar Rp8,3 miliar per dapur setiap tahun atau hampir Rp700 juta per bulan. Pembagian anggaran tentu tidak dilakukan secara merata, tetapi gambaran tersebut menunjukkan skala program yang sangat besar dan membutuhkan tata kelola yang akuntabel.

Dengan asumsi biaya Rp15.000 per porsi, anggaran Rp175 triliun setara dengan sekitar 11,67 miliar porsi makanan. Apabila setiap SPPG melayani sekitar 3.000 penerima per hari, kapasitas layanan secara nasional dapat mencapai sekitar 63 juta porsi setiap hari. Dari perhitungan tersebut, publik membutuhkan penjelasan yang lebih rinci mengenai jumlah penerima manfaat, lama layanan dalam satu tahun, serta dasar perhitungan biaya setiap porsi makanan.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah komposisi penggunaan anggaran. Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa biaya per porsi tidak seluruhnya digunakan untuk membeli bahan pangan. Sebagian anggaran dialokasikan untuk operasional, seperti tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, distribusi, hingga kebutuhan pendukung lainnya. Komponen tersebut memang tidak dapat dihindari agar makanan dapat diproduksi dan didistribusikan dengan aman.

Meski demikian, besarnya biaya operasional tetap perlu diawasi. Apabila porsi anggaran di luar bahan makanan mencapai sekitar Rp5.000 untuk setiap porsi, maka nilainya dapat mencapai puluhan triliun rupiah. Angka sebesar itu bukan berarti otomatis menunjukkan pemborosan, tetapi sudah semestinya diaudit dan dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui komponen biaya yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang masih dapat diefisienkan.

Pada akhirnya, tujuan utama MBG adalah menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Karena itu, kualitas bahan pangan, kecukupan gizi, keamanan makanan, serta ketepatan distribusi harus menjadi prioritas utama. Upaya efisiensi seharusnya dilakukan pada biaya birokrasi dan komponen pendukung yang tidak memberikan manfaat langsung, bukan justru mengurangi kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Dengan anggaran mencapai Rp175 triliun, transparansi menjadi kunci keberhasilan program. Perdebatan tidak cukup berhenti pada besarnya pagu anggaran atau jumlah dapur yang dibangun. Pertanyaan yang paling mendasar tetap perlu dijawab secara terbuka, yakni berapa besar dana yang benar-benar digunakan untuk menghadirkan makanan bergizi di piring para penerima manfaat. (Red)