Tekanan Ganda Ekonomi Indonesia

Penulis: Yakub F. Ismail, Direktur Eksekutif INISIATOR

Beritabanten.com – Dunia sejatinya belum lama pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 dalam enam tahun terakhir. Beberapa negara, termasuk Indonesia, bahkan terbilang cukup parah dalam menghadapi dampak pandemi tersebut.

Seluruh sendi kehidupan masyarakat sempat ambruk, dan sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terdampak akibat fenomena tersebut.

Kini, setelah dunia perlahan pulih dan bangkit dari situasi tersebut, datang ancaman baru yang tidak kalah serius. Tantangan itu berupa bayang-bayang krisis yang memicu kepanikan di berbagai belahan dunia.

Ancaman krisis yang kini tengah menghampiri tidak hanya Indonesia, tetapi juga dunia, adalah krisis energi global yang diperparah oleh kemunculan varian baru COVID-19 bernama Cicada. Kombinasi tantangan ini menjadi risiko besar yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, fluktuasi harga komoditas global yang semakin mengkhawatirkan, serta potensi gangguan aktivitas ekonomi akibat varian baru COVID-19, tercipta tekanan berlapis bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Situasi ini tidak hanya menguji ketahanan fiskal, tetapi juga mengukur kesiapan kebijakan dalam negeri dalam merespons ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks.

Pada titik ini, Indonesia dipaksa untuk tidak sekadar bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi secara strategis. Tanpa langkah antisipatif yang tepat, ancaman ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu ritme kebijakan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.

—

### *Ancaman Nyata*

Dunia sedang menghadapi ancaman krisis energi global. Ancaman ini menjadi salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi umat manusia saat ini, khususnya Indonesia.

Ketergantungan yang tinggi terhadap energi berbasis fosil, terutama impor minyak, menjadikan kondisi perekonomian nasional rentan terhadap gejolak harga energi dunia yang dipengaruhi oleh gangguan distribusi.

Kendala pasokan akibat terganggunya rantai distribusi menyebabkan harga minyak dan gas melonjak. Situasi tersebut memicu efek domino yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Implikasi negatif ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk mendanai sektor produktif lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, kenaikan harga energi juga berdampak serius terhadap biaya produksi industri, yang pada level tertentu dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Di saat yang sama, kemunculan varian baru COVID-19, yakni Cicada, juga membawa implikasi yang tidak kalah mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional.

Meskipun masih pada tahap awal, potensi bahaya dari varian ini dapat memicu kepanikan dan kecemasan publik, mengingat masyarakat masih memiliki trauma terhadap pengalaman pandemi sebelumnya.

Jika situasi ini tidak terkendali, dampaknya akan terasa pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas sosial, seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan.

Imbasnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Selain itu, kombinasi krisis energi dan varian baru COVID-19 berpotensi menciptakan efek domino yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.

Sebagai contoh, kenaikan harga energi dapat memperburuk inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, penyebaran varian baru COVID-19 juga dapat semakin menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Hal yang paling dinantikan masyarakat dalam kondisi seperti ini adalah stabilitas makroekonomi yang kuat.

Nilai tukar rupiah harus dijaga agar tidak anjlok, guna mencegah keluarnya investasi asing, serta meminimalkan dampak pengangguran.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi sangat berat dan bersifat multidimensi. Pemerintah tidak hanya perlu mengelola risiko eksternal dengan baik, tetapi juga harus mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik.

—

### *Menanti Langkah Strategis*

Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah strategis yang tepat, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks krisis energi, percepatan transisi menuju energi terbarukan (renewable energy) menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.

Selain itu, diversifikasi sumber energi seperti pengembangan energi surya, angin, dan bioenergi perlu terus didorong.

Strategi ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Reformasi subsidi energi juga perlu dikaji ulang dan diarahkan secara tepat sasaran guna menghindari beban fiskal yang berlebihan.

Di sektor ekonomi, kebijakan harus difokuskan pada penguatan daya tahan sektor riil.

Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan langkah konkret yang perlu ditingkatkan, baik melalui akses pembiayaan, insentif pajak, maupun percepatan digitalisasi.

Sektor riil selama ini terbukti adaptif dalam menghadapi dinamika eksternal dan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan pasar agar tetap kondusif melalui kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha dan transparan.

Dalam jangka panjang, reformasi struktural perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga dalam tata kelola yang berkelanjutan dan akuntabel. (Red)