Regenerasi BUMN Jangan Sekadar Ajang Loyalitas Politik

Beritabanten.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto menggagas Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 patut diapresiasi sebagai upaya menyiapkan regenerasi kepemimpinan di tubuh BUMN.

Di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan efisiensi perusahaan negara, kebutuhan akan pemimpin muda yang profesional memang tidak bisa ditunda lagi.

Namun, publik juga punya alasan kuat untuk bersikap kritis. Program pencarian calon pemimpin BUMN jangan sampai berubah menjadi ruang pembinaan loyalitas politik kekuasaan.

Sebab, sejarah pengelolaan BUMN di Indonesia kerap memperlihatkan bagaimana jabatan strategis lebih banyak diwarnai kepentingan politik dibanding profesionalisme bisnis.

Pidato dan pembekalan di Hambalang memang memberi pesan soal disiplin, karakter, dan kepemimpinan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan proses rekrutmen peserta hingga penempatan akhir benar-benar transparan dan berbasis merit.

Jangan sampai istilah “future leaders” hanya menjadi label keren untuk melahirkan elite baru yang dekat dengan lingkar kekuasaan.

BUMN bukan sekadar alat ekonomi negara. Perusahaan pelat merah mengelola uang publik dalam jumlah sangat besar.

Karena itu, kualitas pemimpinnya harus diukur dari kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kemampuan membawa keuntungan bagi negara, bukan karena kedekatan personal maupun afiliasi politik tertentu.

Pemerintah juga perlu membuka parameter evaluasi program secara jelas kepada masyarakat. Publik berhak tahu bagaimana peserta dipilih, siapa penyelenggara utamanya, indikator keberhasilannya, hingga mekanisme pengawasan independennya.

Tanpa keterbukaan, program semacam ini rawan dipersepsikan sebagai proyek pencitraan semata.

Di sisi lain, gagasan membangun kaderisasi kepemimpinan memang tidak boleh berhenti pada seremoni dan pelatihan ala militeristik. Tantangan BUMN hari ini jauh lebih kompleks: transformasi digital, transisi energi, tata kelola utang, hingga persaingan global.

Pemimpin masa depan harus dibekali kemampuan inovasi dan keberanian mengambil keputusan bisnis yang profesional.

Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan membuktikan bahwa era baru BUMN tidak lagi identik dengan politik balas jasa. Jika PFLP benar-benar dijalankan secara terbuka dan meritokratis, program ini bisa menjadi investasi penting bagi masa depan ekonomi nasional.

Tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, publik hanya akan melihat lahirnya generasi baru elit BUMN yang sibuk menjaga kekuasaan, bukan melayani kepentingan negara. (Red)