Klaim Penghematan Rp33 Triliun Kopdes Merah Putih Perlu Dibuktikan dengan Data

Beritabanten.com – Pemerintah menyebut Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih berpotensi memberikan penghematan belanja masyarakat hingga Rp33 triliun per tahun. Klaim tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari pada 26 Juni 2026, sekaligus membantah anggapan bahwa sejumlah gerai Kopdes yang terlihat kosong merupakan koperasi yang gagal beroperasi.

Menurut Qodari, bangunan yang belum beraktivitas penuh masih berada dalam tahap penataan, pengisian barang, dan persiapan operasional. Ia juga menjelaskan potensi penghematan diperoleh dari selisih harga LPG 3 kilogram dan minyak goreng yang dijual melalui Kopdes dibandingkan harga di pasaran.

Perhitungan tersebut menggunakan asumsi sekitar 74 juta keluarga di Indonesia. Setiap keluarga diasumsikan membeli empat tabung LPG 3 kilogram dan empat liter minyak goreng setiap bulan. Selisih harga LPG sekitar Rp4.000 per tabung dan minyak goreng sekitar Rp5.300 per liter kemudian dikalikan jumlah keluarga selama satu tahun, sehingga menghasilkan potensi penghematan sekitar Rp33 triliun.

Secara matematis, perhitungan tersebut memang menghasilkan angka yang disampaikan pemerintah. Namun, angka itu merupakan simulasi berdasarkan sejumlah asumsi, bukan hasil pengukuran terhadap transaksi yang telah benar-benar terjadi di lapangan.

Agar nilai penghematan tersebut dapat terealisasi, terdapat sejumlah prasyarat yang harus terpenuhi. Seluruh keluarga yang menjadi dasar perhitungan harus berbelanja melalui Kopdes, stok barang harus selalu tersedia, harga harus tetap lebih murah dibanding pasar, dan kondisi tersebut harus berlangsung sepanjang tahun. Jika salah satu asumsi berubah, maka nilai penghematannya juga akan ikut menurun.

Selain itu, tidak seluruh rumah tangga menggunakan LPG 3 kilogram. LPG bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat menggunakan LPG nonsubsidi atau sumber energi lainnya. Kondisi tersebut membuat penggunaan seluruh jumlah keluarga sebagai dasar perhitungan berpotensi menghasilkan estimasi yang lebih besar dibanding kondisi sebenarnya.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi masyarakat. Kehadiran Kopdes tidak otomatis membuat seluruh warga berbelanja di koperasi tersebut. Pilihan konsumen dipengaruhi banyak faktor, mulai dari jarak, ketersediaan barang, harga, pelayanan, hingga kebiasaan berbelanja di warung atau minimarket yang sudah lebih dulu beroperasi.

Di sisi lain, harga LPG maupun minyak goreng juga berbeda di setiap daerah. Karena itu, besaran penghematan akan bergantung pada kondisi harga di masing-masing wilayah. Apabila selisih harga tidak sebesar asumsi yang digunakan, maka nilai manfaat yang diperoleh masyarakat juga akan lebih kecil.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, potensi manfaat juga perlu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah. Jika harga lebih murah diperoleh melalui subsidi, dukungan distribusi, atau pembiayaan dari negara, maka besarnya manfaat bersih perlu dihitung secara menyeluruh agar dapat diketahui dampak ekonomi yang sebenarnya.

Karena itu, klaim penghematan Rp33 triliun idealnya didukung dengan data transaksi yang telah terealisasi. Informasi mengenai jumlah keluarga yang berbelanja di Kopdes, volume penjualan, tingkat ketersediaan barang, harga di berbagai daerah, hingga biaya operasional menjadi penting untuk menunjukkan besarnya manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Program Kopdes Merah Putih masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga evaluasi berbasis data akan menjadi tolok ukur yang lebih objektif dibandingkan proyeksi berbasis asumsi. Potensi tentu dapat disampaikan sebagai target, namun manfaat yang telah dicapai sebaiknya dibedakan secara jelas agar komunikasi publik tetap akurat dan mudah dipertanggungjawabkan. (Red)