Profile Hasbiallah Ilyas, Anggota DPR RI Kontroversial yang Usul KPK Telepon Pejabat yang Terindikasi Korupsi

Beritabanten.com – Hasbiallah Ilyas, yang akrab disapa Bang Haji Hasbi, memiliki pandangan yang cukup ekstrem terkait pemberantasan korupsi.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, pria kelahiran Jakarta, 8 Maret 1974 ini aktif di dunia politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dan menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta.

Hasbi sebelumnya juga telah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada periode 2009-2014 dan 2019-2024.

Hasbiallah terpilih menjadi di Pemilu 2024 hingga kini menjadi angota DPR RI Fraksi PKB yang duduk di Komisi B DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, kelautan, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Ia juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta.

Hasbi merupakan lulusan Sarjana S1 dari Universitas Damaskus, dan aktif mengajar Ilmu Agama di Pesantren Al-Kenanniyah, yang merupakan milik keluarganya.

Selain di bidang politik, ia juga memegang gelar Pascasarjana dari Institut Ilmu Qur’an Jakarta pada 2011.

Pandangan kontroversial Hasbiallah terkait OTT ini diprediksi akan memicu perdebatan lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi langkah-langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Hasbiallah Ilyas, menjadi perbincangan publik setelah menyatakan dukungannya terhadap pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “kampungan”.

Pernyataan ini disampaikan Hasbiallah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Komisi III DPR RI pada Rabu, 20 November 2024.

Hasbiallah mengusulkan agar KPK menghubungi langsung pejabat negara atau pihak yang terindikasi korupsi sebelum perbuatan korupsi itu terjadi, sehingga tidak ada kerugian bagi negara.

“Kenapa kita tidak bisa kalau nanti bapak terpilih, bapak harus mengambil sikap ekstrem. Kalau sudah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi, itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, ‘Hai bapak jangan melakukan korupsi. Melakukan korupsi anda saya tangkap’. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” saran Hasbiallah.(Nbl)