Pertama Kali! Dinkop UKM Kota Cilegon Gelar UKK sebagai Syarat Dapat Izin Usaha Koperasi

Beritabanten.com – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kota Cilegon menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk pengurus dan pengawas koperasi, yang dilaksanakan di kantor Dinkop UKM pada Selasa (26/11/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Koperasi Karyawan Dakita Makmur dan menjadi yang pertama kali digelar oleh Dinkop UKM Kota Cilegon.

Kepala Dinkop UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, menjelaskan bahwa UKK merupakan salah satu syarat penting bagi pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam untuk mendapatkan pengakuan dan izin usaha sesuai dengan ketentuan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

“Jika ingin mendapatkan pengakuan di koperasi, pengurus dan pengawas harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, minimal dua orang untuk pengurus dan pengawas,” kata Didin.

Dalam UKK tersebut, materi yang diujikan mencakup aspek administrasi, seperti data pribadi, pengalaman kerja, pelatihan yang pernah diikuti, serta integritas dan BI Checking. Tim penguji terdiri dari pejabat dinas minimal eselon III atau jabatan fungsional madya.

“Selain administrasi, peserta juga menjalani wawancara dengan delapan item pertanyaan. Peserta adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia koperasi dan pengurus internal, sehingga mereka sangat menguasai materi yang diujikan,” lanjut Didin.

Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Kota Cilegon, Atikoh, mengungkapkan bahwa UKK terhadap Koperasi Karyawan Dakita Makmur adalah yang pertama kali dilakukan di Cilegon.

“Ini bisa dikatakan sebagai pilot project. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik, dengan harapan bisa mencapai nilai yang lebih tinggi pada penilaian kami,” ujar Atikoh.

Atikoh menambahkan, jika koperasi simpan pinjam telah memenuhi uji kompetensi ini, maka koperasi tersebut sah secara perundang-undangan dan dinyatakan lengkap.

“Dari sisi kami dan Koperasi Dakita Makmur, kami merasa senang karena di kepemimpinan kami UKK ini dapat terwujud. Outputnya jelas, yakni pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta dua orang pengawas,” katanya.

Ke depan, Dinkop UKM Kota Cilegon berharap dapat melaksanakan UKK dengan melibatkan lebih banyak koperasi di Kota Cilegon.

“Untuk tahap pertama ini kami menggunakan dana non-budgeter, namun di tahun depan kami berharap UKK dapat dibiayai melalui APBD, karena memang ini adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkas Atikoh. (Nbl)