MBG dan Ilusi ‘Efisiensi’: Dari Mana Sebenarnya Dana Itu Berasal?

Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan sebagai solusi gizi nasional sekaligus investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Secara moral dan sosial, sulit menolak gagasan memberi makan anak-anak sekolah. Namun pertanyaan fiskalnya jauh lebih rumit: dari mana sebenarnya dana program sebesar itu akan berasal?

Pernyataan resmi kerap menyebut pembiayaan MBG akan diambil dari “efisiensi anggaran.” Istilah ini terdengar sederhana dan meyakinkan.

Tetapi dalam konteks APBN, efisiensi bukanlah sumber dana tak terbatas. Setiap pos belanja negara sudah dirancang dengan alokasi tertentu, dan ruang pemotongan tidak selalu besar.

Jika yang dimaksud efisiensi adalah pemangkasan perjalanan dinas, rapat, atau belanja operasional kementerian, maka secara nominal ruangnya terbatas.

Angka-angka tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan program yang skalanya nasional dan bersifat rutin setiap tahun.

Penghematan beberapa triliun rupiah tidak otomatis cukup untuk menopang program yang membutuhkan puluhan hingga ratusan triliun dalam jangka panjang.

Keputusan Politik Berampak Luas

Alternatif yang lebih realistis biasanya berupa realokasi belanja besar—misalnya subsidi energi atau proyek infrastruktur tertentu.

Namun realokasi bukan sekadar teknis, melainkan keputusan politik yang berdampak luas.

Mengurangi subsidi energi dapat memicu tekanan harga dan inflasi. Menunda proyek infrastruktur bisa mempengaruhi pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Artinya, setiap rupiah yang “dipindahkan” memiliki konsekuensi.

Ada pula kemungkinan peningkatan defisit atau pembiayaan melalui utang. Secara hukum fiskal, defisit diperbolehkan dalam batas tertentu.

Tetapi peningkatan utang berarti beban bunga yang harus ditanggung dalam tahun-tahun berikutnya.

Jika MBG menjadi program permanen, maka sumber dananya juga harus permanen. Mengandalkan pembiayaan jangka pendek untuk program jangka panjang berisiko menciptakan tekanan fiskal struktural.

Pentingnya Transparansi Anggaran

Di sinilah pentingnya transparansi. Publik berhak mengetahui simulasi fiskal lima hingga sepuluh tahun ke depan: bagaimana jika harga pangan naik? Bagaimana jika penerimaan pajak melambat?

Bagaimana dampaknya terhadap belanja pendidikan lain, kesehatan, atau perlindungan sosial? Tanpa proyeksi yang jelas, istilah “efisiensi” bisa berubah menjadi slogan politik yang kabur secara teknis.

Kritik terhadap sumber dana MBG bukan berarti menolak tujuannya. Justru sebaliknya, program sebesar ini membutuhkan fondasi fiskal yang kokoh agar tidak berhenti di tengah jalan atau membebani generasi berikutnya.

Dalam kebijakan publik, niat baik harus berjalan bersama disiplin anggaran.

Pertanyaan tentang sumber dana bukanlah sinisme, melainkan bagian dari akuntabilitas demokratis.

Jika MBG benar-benar ingin menjadi investasi masa depan, maka ia harus berdiri di atas perencanaan fiskal yang jernih—bukan sekadar retorika efisiensi. (Red)