Beritabanten.com – Korupsi masih menjadi persoalan yang terus dikeluhkan di Indonesia. Masyarakat mengeluhkan pejabat yang menyalahgunakan jabatan, pelaku usaha mengaku terbebani biaya tambahan, sementara para politikus kerap menyinggung mahalnya biaya politik. Ironisnya, keluhan itu datang dari berbagai kalangan, tetapi praktik korupsi tetap berulang dari waktu ke waktu.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan individu yang melanggar hukum, tetapi juga menyangkut sistem yang membuat praktik tersebut terus bertahan. Dalam kajian ilmu sosial, kondisi ini dikenal sebagai collective action problem atau masalah tindakan kolektif, yakni situasi ketika banyak orang menginginkan perubahan, tetapi masing-masing enggan menjadi pihak pertama yang mengambil risiko.

Dalam praktiknya, pelaku usaha mungkin khawatir kehilangan proyek jika tidak mengikuti praktik suap. Di sisi lain, pejabat merasa harus mengikuti pola yang sudah berjalan agar tidak tersisih, sementara dalam kontestasi politik masih muncul anggapan bahwa tingginya biaya pemilu mendorong lahirnya berbagai penyimpangan. Akibatnya, banyak pihak tetap menjalankan praktik yang sebenarnya mereka akui sebagai masalah.

Situasi inilah yang membuat korupsi tidak lagi bergantung pada segelintir oknum. Ketika sebuah sistem memberi keuntungan kepada mereka yang melanggar aturan, sementara mereka yang memilih jujur justru menghadapi risiko kehilangan kesempatan, maka praktik korupsi akan terus menemukan pelaku baru. Penindakan hukum memang penting, tetapi pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika akar persoalan dalam tata kelola belum ikut diperbaiki.

Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dibarengi dengan penguatan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan anggaran harus dapat diawasi secara terbuka. Di saat yang sama, perlindungan terhadap pelapor dugaan korupsi juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak takut melaporkan penyimpangan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada banyaknya operasi tangkap tangan atau jumlah pelaku yang dipenjara. Yang lebih penting adalah menciptakan sistem yang membuat perilaku jujur lebih menguntungkan daripada korupsi. Selama praktik korupsi masih dianggap sebagai jalan yang paling mudah untuk memperoleh keuntungan, sementara kejujuran justru membawa kerugian, persoalan ini akan terus menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com