Kepolisian Korea Selatan Berusaha Menangkap Jurnalis Terkait Berita Palsu soal Darurat Militer Yoon Suk-yeol

Beritabanten.com — Kepolisian Korea Selatan tengah berusaha menangkap seorang jurnalis dari media Sky eDaily atas tuduhan menyebarkan berita palsu terkait darurat militer yang diterapkan oleh mantan Presiden Yoon Suk-yeol.

Laporan yang terbit pada Januari 2025 tersebut mengklaim bahwa 99 mata-mata China ditangkap oleh pasukan Korea Selatan pada hari Yoon Suk-yeol memutuskan untuk menangguhkan pemerintahan sipil pada Desember 2024.

Menurut artikel yang ditulis oleh jurnalis tersebut, yang diklaim sebagai laporan eksklusif, sebuah sumber tidak disebutkan dari intelijen militer AS mengatakan bahwa para mata-mata itu dipindahkan ke tahanan militer AS di Okinawa, Jepang, setelah ditangkap di sebuah fasilitas yang terkait dengan Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Korea Selatan.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengonfirmasi kepada AFP bahwa mereka telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap jurnalis itu dengan tuduhan menghalangi tugas resmi NEC.

Juru bicara kepolisian menyatakan bahwa jurnalis yang identitasnya belum diketahui itu dituduh menyebarkan artikel palsu yang mengganggu operasional NEC.

Keputusan pengadilan terkait penangkapan jurnalis tersebut akan ditentukan pada Rabu, 21 Mei 2025.

Ketika dihubungi oleh tim Fact Check AFP, baik NEC maupun Pasukan AS Korea membantah laporan mengenai penangkapan mata-mata China tersebut, menyatakan bahwa informasi dalam artikel tersebut tidak benar.

Kasus ini berawal pada Desember 2024, saat Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan legislatif dan mempersempit pengaruh kelompok pro-Korea Utara.

Sejak saat itu, beredar banyak klaim yang tidak terverifikasi di dunia maya, termasuk tuduhan terkait kecurangan pemilu dan kegiatan spionase China.

Kontroversi ini semakin mencuat karena dampak besar dari pemberitaan yang tidak akurat dapat mengganggu ketenangan dan stabilitas sosial, khususnya di tengah ketegangan politik dan militer.

Kepolisian Korea Selatan kini memfokuskan upaya untuk menindak tegas penyebaran informasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. (Sra)