Kalau Aset Menjadi Milik Desa, Lalu Apa Peran Agrinas Setelah Pembangunan Selesai?

Beriabanten.com – Setelah pembangunan selesai dan aset diserahterimakan sesuai ketentuan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan mengelola dan membina koperasi tersebut. Banyak masyarakat mengira Agrinas akan terus mendampingi operasional koperasi karena sejak awal Agrinas menjadi pelaksana pembangunan fisik. Namun apabila melihat pembagian tugas pemerintah, peran Agrinas dan Kementerian Koperasi sebenarnya berbeda.

Agrinas memperoleh penugasan untuk melaksanakan pembangunan gerai, gudang, kendaraan operasional, dan berbagai kelengkapan KDMP sesuai kebijakan pemerintah. Fokus utamanya adalah memastikan infrastruktur dan sarana usaha koperasi tersedia sehingga dapat segera dimanfaatkan. Setelah tahap pembangunan selesai, pembinaan kelembagaan koperasi bukan lagi menjadi tugas utama Agrinas.

Pendampingan koperasi justru menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi bersama pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi koperasi. Pemerintah bahkan telah menyiapkan Business Assistant (BA) sebagai pendamping profesional yang bertugas membantu koperasi dalam aspek tata kelola organisasi, administrasi, penyusunan laporan keuangan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus. Dengan demikian, fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan koperasi berada pada Kementerian Koperasi, bukan pada Agrinas.

Meskipun pembagian tugas tersebut sudah cukup jelas, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Misalnya, bagaimana hubungan operasional antara koperasi dengan Agrinas setelah pembangunan selesai? Apakah koperasi bebas menentukan pemasok barang dagangannya sendiri atau harus mengikuti jaringan distribusi tertentu? Siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan stok barang pada tahap awal? Dan sejauh mana keterlibatan Agrinas setelah seluruh aset resmi menjadi milik pemerintah desa atau pemerintah daerah? Sampai saat ini pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memperoleh penjelasan teknis yang lengkap dalam dokumen publik yang tersedia. (Red)