SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap berkolaborasi dengan Institut Pemeplpsa Keuangan Negara (IPKN) demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan di Pemprov Banten.
Itu ditegaskan WH saat menghadiri Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Banten Periode 2020-2023 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Kawasan Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang, Senin (21/9/2020).
“Sehingga, Pemprov Banten bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeplpsa Keuangan (BPK) yang sudah berhasil dicapai secara beruntun dalam empat tahun terakhir ini,” katanya melalui siaran tertulis.
Gubernur berharap, keberadaan IPKN Wilayah Banten dapat mendukung tercapainya peningkatan kinerja pemeplpsa keuangan negara yang bersih dan akuntabel.
Selain itu juga mengawal seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai standar akuntansi pemerintah, bersih, dan bebas dari korupsi.
“Pengalaman dulu, selama sepuluh tahun saya jadi Walikota Tangerang, saya sangat terbantu dari teman-teman BPK. Auditor saat ini sangat sedikit baik jumlah maupun kualitas tenaga pemeplpsa khususnya di Inspektorat kita. Kalau tidak didukung dan dibantu oleh pemeplpsa dari BPK dan BPKP kita masih banyak kekurangan,” ungkap Gubernur.
Ditambahkan, pada tahun pertama menjadi Gubernur, pihaknya bekerjasama dengan BPKP. Saat itu didatangkan 20 orang, bekerjasama dengan gubernur dan satgas pemeplpsaan.
“Dan sampai hari ini masih ada di Provinsi Banten. Inilah mereka yang membantu secara professional tata kelola keuangan di Pemprov Banten,” ungkap Gubernur
Sebagai informasi, Institut Pemeplpsa Keuangan Negara (IPKN) merupakan organisasi profesi pemeplpsa keuangan negara. Pembentukan IPKN bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeplpsa bagi kepentingan bangsa dan negara.
(Red)
