Tiga Pimpinan DPRD Tangsel Alumni UIN Ciputat: Dari Aktivisme Kampus ke Panggung Kekuasaan Daerah

Beritabanten.com – Komposisi pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan yang terbaru menarik perhatian publik. Unsur pimpinan dewan dari PKS baru saja diganti, Mustofa resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Rabu, 26 Agustus 2026. Dengan demikian, tiga dari empat unsur pimpinan DPRD diketahui merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Ciputat), yakni Ketua DPRD Abdul Rasyid serta dua Wakil Ketua, Wanto Sugito dan kini Mustofa. Kesamaan latar belakang pendidikan ini menjadi sorotan karena tidak hanya menunjukkan irisan akademik, tetapi juga memperlihatkan jejak panjang aktivisme yang mengantarkan mereka ke panggung kekuasaan daerah.

Abdul Rasyid, yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD dari Partai Golkar, dikenal memiliki latar belakang sebagai aktivis. Ia pernah terlibat dalam FORMACI (Forum Mahasiswa Ciputat) serta menjadi bagian dari dinamika Gerakan 98, sebuah fase penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Pengalaman tersebut membentuk karakter kepemimpinan yang relatif matang dalam membaca dinamika politik. Dari aktivisme kampus hingga struktur partai, perjalanan Abdul Rasyid mencerminkan transformasi klasik dari gerakan mahasiswa menuju elite politik formal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Wanto Sugito memiliki rekam jejak yang tak kalah menarik. Ia dikenal sebagai aktivis gerakan mahasiswa, yang kemudian bertransformasi menjadi wartawan, sebelum akhirnya masuk ke dunia politik sebagai kader PDI Perjuangan. Latar belakang jurnalistik memberikan perspektif berbeda dalam melihat isu publik, terutama dalam hal sensitivitas terhadap persoalan masyarakat dan dinamika kebijakan. Kombinasi aktivisme dan pengalaman media ini menjadikan Wanto sebagai figur yang terbiasa berada di ruang kritik sekaligus pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Mustofa hadir dengan karakter yang berbeda namun tetap berakar pada tradisi kampus UIN. Ia dikenal sebagai aktivis dakwah dan kini menjadi politisi dari PKS. Latar belakang ini memperlihatkan jalur kaderisasi berbasis gerakan keagamaan yang kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik. Sebagai alumni UIN, Mustofa membawa perspektif keislaman dalam ruang kebijakan publik, yang sering kali menjadi bagian dari identitas politik PKS di tingkat lokal maupun nasional.

Menariknya, meskipun ketiganya berasal dari almamater yang sama, mereka berlabuh di tiga kekuatan politik yang berbeda: Golkar, PDIP, dan PKS. Hal ini menunjukkan bahwa UIN Ciputat bukan hanya melahirkan satu corak politik tertentu, melainkan menjadi ruang pembentukan kader dengan spektrum ideologi yang luas. Dalam perspektif teori political recruitment, kampus berperan sebagai arena awal pembentukan jaringan, nilai, dan kapasitas kepemimpinan yang kemudian dikapitalisasi dalam dunia politik praktis.

Namun, dari sisi analisis, kesamaan latar belakang ini juga membuka diskursus tentang kuatnya modal sosial (social capital) berbasis jaringan alumni. Relasi yang terbentuk sejak masa kampus dapat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan koordinasi di antara elite politik. Di satu sisi, ini bisa memperkuat efektivitas kerja lembaga. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan keterbukaan, berpotensi menciptakan kesan eksklusivitas dalam struktur kekuasaan.

Pada akhirnya, publik tidak hanya menilai dari asal-usul para pimpinan DPRD ini, tetapi juga dari kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Jejak aktivisme yang mereka miliki menjadi modal penting, namun juga sekaligus beban moral untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, DPRD Tangsel menjadi menarik untuk diamati: bagaimana tiga alumni dari satu kampus, dengan latar aktivisme yang berbeda dan afiliasi politik yang beragam, berkolaborasi dalam mengelola kepentingan publik di tingkat daerah. (Red)