Ketika Perkara Besar Terhenti di Meja Praperadilan, KPK Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Publik

Beritabanten.com – Langkah pemberantasan korupsi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir dengan penghentian penyidikan. Keputusan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) muncul setelah pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan para pihak yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara yang menjadi perhatian publik antara lain kasus yang melibatkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi.

Berakhirnya proses penyidikan melalui SP3 tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai perkara tersebut. Sebab, penghentian penyidikan dalam konteks ini berkaitan dengan persoalan keabsahan proses hukum, bukan keputusan pengadilan yang menyatakan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

Dalam perkara Eddy Hiariej, KPK sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada November 2023. Namun, penetapan tersebut kemudian diuji melalui jalur praperadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 mengabulkan permohonan yang diajukan dan menyatakan penetapan tersangka tidak memiliki kekuatan hukum.

Putusan tersebut kemudian berdampak terhadap proses hukum pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam perkara yang sama. KPK akhirnya menghentikan penyidikan terhadap Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana, dan Yosi Andika Mulyadi setelah dasar hukum penyidikan sebelumnya dinyatakan bermasalah.

Perkara Indra Iskandar juga mengalami kondisi serupa. Setelah penetapan tersangkanya dibatalkan melalui praperadilan, KPK menerbitkan SP3 sebagai bentuk pelaksanaan atas putusan pengadilan.

Dalam sistem hukum pidana, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Forum tersebut tidak menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, melainkan menilai apakah proses yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, kemenangan dalam praperadilan bukan berarti seseorang dinyatakan bebas dari dugaan tindak pidana. Sebaliknya, putusan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan penyidik harus memenuhi standar hukum, mulai dari kecukupan alat bukti hingga prosedur penetapan tersangka.

Meski memiliki dasar hukum, rangkaian penghentian perkara setelah kalah praperadilan tetap menjadi bahan evaluasi bagi KPK. Sebagai lembaga yang selama ini dikenal sebagai garda depan pemberantasan korupsi, KPK dituntut memastikan setiap perkara yang ditangani memiliki konstruksi hukum yang kuat dan mampu melewati seluruh tahapan pengujian.

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tidak hanya dibangun melalui jumlah operasi penindakan maupun banyaknya tersangka yang ditetapkan. Kredibilitas juga ditentukan oleh kemampuan menjaga kualitas proses hukum agar tidak berhenti akibat persoalan prosedural.

Dari sudut pandang negara hukum, adanya mekanisme praperadilan justru menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak warga negara. Penegakan hukum terhadap korupsi tetap harus berjalan, namun tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

SP3 yang diterbitkan KPK dalam perkara-perkara tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya tentang keberanian melakukan penindakan, tetapi juga tentang kemampuan membangun perkara yang kokoh secara hukum.

Ke depan, evaluasi terhadap proses penyidikan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas penyidik menjadi langkah penting agar setiap perkara yang ditangani KPK memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Pada akhirnya, ukuran profesionalisme lembaga antikorupsi bukan terletak pada banyaknya perkara yang dimulai, melainkan pada seberapa kuat setiap proses hukum mampu bertahan hingga tahap akhir. (Red)