Anas Urbaningrum Soroti Penurunan Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo, Ajukan Lima Rekomendasi

Beritabanten.com – Mantan Ketua Umum PB HMI, Anas Urbaningrum, menyoroti tren menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi tersebut layak menjadi bahan evaluasi karena arah pergerakan opini publik lebih penting dibanding sekadar besarnya angka kepuasan.

Anas menilai, selama tingkat kepuasan masih berada di atas angka ketidakpuasan, pemerintah memang masih memiliki modal kepercayaan. Namun, apabila grafik kepuasan terus bergerak turun, hal itu dapat menjadi peringatan dini agar pemerintah segera melakukan pembenahan.

Untuk merespons situasi tersebut, Anas menawarkan lima rekomendasi. Langkah pertama adalah mengarahkan kembali fokus pemerintah pada penyelesaian janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye. Ia berpandangan, peluncuran terlalu banyak program baru berisiko membebani kemampuan anggaran negara.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan penguatan koordinasi internal pemerintahan. Presiden dinilai perlu memastikan seluruh anggota kabinet memiliki arah kerja yang sama sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, Anas juga menyoroti pentingnya perbaikan strategi komunikasi pemerintah. Menurutnya, penyampaian informasi kepada masyarakat sebaiknya dilakukan secara terbuka dan komprehensif sejak awal, sehingga berbagai kebijakan tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman ataupun polemik.

Di sisi lain, pemerintah juga didorong lebih memusatkan perhatian pada persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga kualitas pelayanan publik dinilai harus menjadi agenda utama pemerintahan.

Saran terakhir yang disampaikan Anas adalah melakukan evaluasi terhadap komposisi kabinet. Ia menilai struktur kabinet yang terlalu besar berpotensi menghambat koordinasi antar kementerian dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dengan struktur yang lebih efektif, pemerintah dinilai akan lebih cepat merespons berbagai persoalan.

Pandangan tersebut, menurut Anas, sejalan dengan teori retrospective voting yang diperkenalkan ilmuwan politik Morris Fiorina. Konsep tersebut menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan dampak nyata kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata berdasarkan janji politik.

Ia juga mengaitkan pentingnya koordinasi kabinet dengan konsep cabinet governance. Dalam sistem presidensial, keberhasilan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan presiden membangun kerja sama yang solid di antara para menteri sehingga kebijakan dapat dijalankan secara terarah dan efisien.

Meski demikian, Anas menegaskan bahwa menurunnya tingkat kepuasan publik bukanlah kondisi yang tidak dapat diperbaiki. Dalam kajian politik dikenal konsep political recovery, yakni proses memulihkan kembali kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja, komunikasi yang lebih baik, serta kebijakan yang memberikan manfaat langsung.

Menurutnya, hasil survei kepuasan sebaiknya dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sebab, dalam sistem demokrasi, dukungan publik akan terus bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan hasil yang dirasakan masyarakat. (Red)