Dino Patti Djalal Soroti Kehadiran Indonesia di Pemakaman Khamenei

Beritabanten.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik keputusan pemerintah yang hanya mengirim Duta Besar RI untuk Iran dalam rangkaian penghormatan dan pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menurutnya, pilihan tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa Indonesia memberikan perhatian yang lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain yang mengirim delegasi dengan tingkat jabatan lebih tinggi.

Pemerintah menegaskan kehadiran Duta Besar RI di Teheran sudah mewakili negara secara resmi. Namun dalam praktik diplomasi, representasi tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kehadiran, melainkan juga dari tingkat pejabat yang diutus. Level delegasi kerap dipahami sebagai sinyal mengenai pentingnya sebuah hubungan atau peristiwa bagi suatu negara.

Kritik Dino tidak semata menyoroti prosesi pemakaman, tetapi juga arah politik luar negeri Indonesia. Ia mempertanyakan apakah prinsip politik luar negeri bebas aktif masih dijalankan secara konsisten, terutama ketika menghadapi dinamika geopolitik yang melibatkan negara-negara besar. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan bahwa setiap keputusan diplomatik diambil berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena tekanan atau pertimbangan pihak lain.

Di sisi lain, keputusan pemerintah juga dapat dipahami sebagai bagian dari kalkulasi diplomatik. Dalam hubungan internasional, setiap negara mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari situasi keamanan, kepentingan strategis, hingga dampak terhadap hubungan dengan negara lain. Mengirim duta besar tetap merupakan bentuk penghormatan resmi, meski secara simbolik berbeda dengan mengutus menteri atau utusan khusus presiden.

Perbedaan penafsiran itulah yang memunculkan perdebatan. Sebagian menilai Indonesia sedang berhati-hati menjaga keseimbangan di tengah situasi kawasan yang sensitif. Namun, ada pula yang berpendapat sikap tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia mulai mengurangi keberanian dalam menampilkan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi nasional.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai pertimbangan di balik penetapan level delegasi. Keterbukaan tersebut penting agar keputusan diplomatik tidak menimbulkan spekulasi dan tetap dipahami sebagai bagian dari strategi politik luar negeri yang berpijak pada kepentingan nasional.

Pada akhirnya, perdebatan ini bukan hanya soal siapa yang hadir dalam sebuah upacara kenegaraan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana Indonesia mengirimkan pesan kepada dunia melalui setiap langkah diplomasinya. Sebab dalam hubungan internasional, kehadiran, sikap, hingga tingkat pejabat yang mewakili negara dapat menjadi bagian dari komunikasi politik antarnegara. (Red)