Rakernas APEKSI Jadi Ajang Curhat Daerah, Pilar Minta Pusat Percepat Layanan Birokrasi

Beritabanten.com – Ada yang berharga dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan.

Ajang pertemuan para kepala daerah yang digelar 28 Juni – 4 Juli 2026 itu menjadi ajang curhat terkait kondisi pembangunan daerah masing-masing.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menilainya jadi forum strategis untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

Kata dia, semua peserta bisa menyampaikan berbagai persoalan yang masih menghambat jalannya pemerintahan.

Usai mengikuti Dialog Kota dalam rangka Rakernas XVIII APEKSI di Medan, Rabu (1/7/2026), Pilar mengatakan berbagai masukan dari wali kota dan wakil wali kota dicatat langsung oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

“Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah. Harapannya, setiap masukan dapat ditindaklanjuti sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif,” kata Pilar, dalam rilis resmi dikutip Jumat (3/7/2026).

Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti dalam forum tersebut adalah panjangnya proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Pilar, mekanisme yang masih memerlukan persetujuan pemerintah pusat membuat pengisian jabatan strategis di daerah kerap terlambat, padahal kebutuhan pelayanan publik bersifat mendesak.

Selain itu, para kepala daerah juga mengusulkan penambahan formasi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Isu lain yang mengemuka ialah besaran dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Pilar menegaskan, meski Tangerang Selatan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik, dukungan dana transfer tetap menjadi faktor penting untuk mendukung percepatan pembangunan.

“Transfer dana dari pemerintah pusat masih sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah. Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian dan ada tindak lanjut dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam Rakernas tersebut, pemerintah pusat juga memaparkan arah kebijakan terkait ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pilar menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan sampah, kerusakan lingkungan, hingga penguatan ketahanan pangan nasional. (Red)