Ketika Basis Golkar Bergerak Keluar Jawa, Padahal Jawa Tetap Menjadi Sentral Politik Indonesia

Beritabanten.com – Dalam hampir seluruh sejarah politik Indonesia modern, Pulau Jawa selalu menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Mayoritas pemilih berada di Jawa. Sebagian besar kursi DPR diperebutkan di Jawa. Bahkan hampir seluruh presiden Indonesia lahir, tumbuh, atau membangun basis politiknya di Jawa.

Karena itu, ada satu hukum tidak tertulis dalam politik Indonesia: siapa yang menguasai Jawa memiliki peluang besar menguasai Indonesia.

Namun perkembangan politik Partai Golkar dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan fenomena yang menarik. Di saat Jawa tetap menjadi sentral politik nasional, tanda-tanda menunjukkan bahwa basis kekuatan Golkar justru perlahan bergerak keluar dari Jawa.

Fenomena ini terlihat dari sejumlah indikator politik yang relatif objektif.

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Golkar tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Pulau Jawa. Dari enam provinsi di Jawa, Golkar hanya berhasil menguasai satu kursi Ketua DPRD Provinsi, yakni Banten. Selebihnya, posisi Ketua DPRD dikuasai partai lain. DKI Jakarta berada di tangan PKS, Jawa Barat dikuasai Gerindra, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin PDI Perjuangan, sedangkan Jawa Timur berada di bawah kendali PKB.

Pada level kabupaten dan kota, situasinya tidak jauh berbeda. Di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara terbesar nasional, Golkar hanya menguasai empat kursi Ketua DPRD kabupaten/kota. Padahal pada masa lalu, Golkar dikenal sebagai partai yang memiliki jaringan kekuasaan paling merata di hampir seluruh wilayah Jawa.

Di sisi lain, kekuatan Golkar di luar Jawa relatif tetap terjaga. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur hingga Papua masih menjadi wilayah yang memberikan ruang politik signifikan bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Jika melihat komposisi elite partai saat ini, kecenderungan tersebut semakin terlihat. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, berasal dari Papua dan membangun sebagian besar karier politiknya dari kawasan timur Indonesia. Meskipun asal daerah seorang ketua umum tidak otomatis menentukan arah partai, simbolisme ini menunjukkan bahwa pusat regenerasi elite Golkar tidak lagi sepenuhnya berpusat di Jawa.

Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi?

Dalam teori political realignment, basis dukungan partai politik dapat bergeser mengikuti perubahan struktur ekonomi dan sosial. Ketika suatu wilayah menjadi semakin kompetitif dan dipenuhi banyak partai kuat, partai tertentu akan mencari ruang pertumbuhan baru di wilayah lain yang memberikan peluang lebih besar.

Hal tersebut tampaknya sedang dialami Golkar.

Di Jawa, Golkar menghadapi persaingan yang sangat ketat. Jawa Tengah masih menjadi basis utama PDI Perjuangan. Jawa Timur dikuasai PKB melalui jaringan Nahdlatul Ulama yang kuat. Jawa Barat menjadi arena kompetisi Gerindra, PKS, dan Golkar. Sementara Jakarta memiliki dinamika politik yang berbeda dengan dominasi partai-partai berbasis pemilih perkotaan.

Akibatnya, ruang ekspansi Golkar di Jawa semakin terbatas dibandingkan dua dekade lalu.

Sebaliknya, Indonesia Timur sedang mengalami perubahan besar. Hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, pembangunan kawasan industri baru, ekspansi investasi tambang, serta berbagai proyek strategis nasional menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Dalam perspektif ekonomi politik, pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi sering diikuti oleh pergeseran pusat pengaruh politik. Elite ekonomi baru melahirkan elite politik baru. Daerah yang sebelumnya dianggap pinggiran mulai memiliki daya tawar yang lebih besar dalam percaturan nasional.

Golkar tampaknya menjadi salah satu partai yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Namun ada paradoks yang menarik. Meskipun basis kekuatan Golkar menunjukkan kecenderungan bergeser keluar Jawa, partai ini tetap tidak bisa mengabaikan Jawa. Secara matematis politik, tidak ada partai nasional yang dapat memenangkan pemilu tanpa memperoleh suara signifikan dari Pulau Jawa.

Inilah dilema strategis yang akan dihadapi Golkar menuju Pemilu 2029.

Di satu sisi, Indonesia Timur menawarkan ruang pertumbuhan politik yang semakin besar. Di sisi lain, Jawa tetap menjadi pusat kekuasaan nasional yang menentukan hasil akhir setiap pemilu.

Karena itu, masa depan Golkar kemungkinan bukan menjadi partai Indonesia Timur atau meninggalkan Jawa sepenuhnya. Yang lebih mungkin terjadi adalah perubahan pusat energi politik partai. Jawa tetap menjadi arena perebutan suara terbesar, tetapi sumber regenerasi elite, jaringan kekuasaan daerah, dan fondasi pertumbuhan politik Golkar semakin banyak berasal dari luar Jawa.

Jika tren ini berlanjut, Golkar mungkin akan menciptakan model baru dalam politik Indonesia pasca-Reformasi: sebuah partai nasional yang tetap bertarung di Jawa, tetapi memperoleh tenaga dan daya dorong politik terbesar dari kawasan Indonesia Timur.

Dan jika itu benar-benar terjadi, maka pergeseran yang sedang berlangsung bukan hanya cerita tentang Golkar. Ini bisa menjadi tanda bahwa pusat gravitasi politik Indonesia perlahan mulai mengikuti pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak lagi sepenuhnya berpusat di Pulau Jawa. (Red)