DPRD Banten Setujui Usulan Pengalihan Pengelolaan JLS ke Pemerintah Pusat

Beritabanten.com – DPRD Provinsi Banten memberikan dukungan penuh terhadap wacana pengalihan pengelolaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) di Kota Cilegon dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Pusat.

Wacana ini sebelumnya diusulkan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, sebagai respons atas keluhan para pelaku usaha terkait kondisi jalan yang dinilai kurang optimal.

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menilai bahwa JLS memiliki peran strategis sebagai jalur utama menuju kawasan industri dan pelabuhan di wilayah Banten, sehingga sudah selayaknya dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

“Melihat beban kendaraan yang melintas dan fungsinya sebagai akses industri, sudah waktunya jalan ini menjadi bagian dari jalan nasional,” ujar Fahmi pada Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa JLS menjadi jalur yang dilintasi kendaraan besar, terutama yang menuju pelabuhan, sehingga memerlukan perawatan yang intensif dan berkelanjutan demi menjamin keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan, khususnya pengusaha.

Saat menanggapi perbedaan sikap dengan Wali Kota Cilegon Robinsar yang belum sepenuhnya sepakat, Fahmi menilai bahwa Pemkot seharusnya memfokuskan peran dan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur di tingkat lokal.

“Ini bukan soal menyetujui atau tidak, tapi soal memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Pengelolaan JLS oleh pusat justru akan memperkuat kepentingan nasional,” katanya.

Ia juga menyambut baik langkah Gubernur Banten yang berupaya menjadikan pelabuhan di Banten sebagai pelabuhan penyangga aktivitas ekspor-impor nasional, seiring peningkatan kualitas infrastruktur pendukung seperti JLS.

“Kita percaya, rencana ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan pelayanan bagi pelaku usaha,” tandasnya.

Dukungan dari DPRD Banten ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan konektivitas kawasan industri dan pelabuhan di Banten merupakan prioritas dalam mendorong daya saing dan investasi di wilayah tersebut. (Nbl)