Politisi PKB Dorong RUU DKJ Muluskan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus

Beritabanten.com – Nasib Jakarta yang berubah tidak sebagai Ibu Kota Negara menjadi daerah khusus mulai menemukan titik terang.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) diterima oleh Panitia Kerja (Panja) setelah melalui pembahasan intensif dan demokratis.

Hal tesebut mengemuka dalam laporan Ketua Panja RUU DKI DPR RI Ahmad Iman Syukri terkait hasil kerja Panja dengan menekankan pada poin penting selama proses pembahasannya.

Laporan disampaikan, ketika Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari penugasan pembahasan RUU DKJ kepada Badan Legislasi DPR RI. Rangkaian rapat kerja telah dilaksanakan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI.

“Setelah melalui pembahasan yang dinamis dan demokratis, Panja menyatakan dapat menerima RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” ungkap dia.

RUU ini, dijelaskan, memuat sejumlah perubahan krusial untuk menyesuaikan kedudukan Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara.

“Perubahan tersebut telah melalui serangkaian rapat dan mekanisme pembahasan RUU, termasuk daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 34 poin,” kata dia.

Mantan wartawan ini menyampaikan perubahan materi muatan RUU, berupa penyisipan pasal baru yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

Lalu, adanya perubahan nomenklatur jabatan berupa pengaturan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, dan anggota DPD daerah pemilihan Jakarta pasca Pemilu 2024.

Terakhir, adanya penyempurnaan landasan hukum yakni penambahan ayat baru pada Pasal 22D guna mempertegas kedudukan daerah khusus Jakarta.

Politisi muda PKB ini, menekankan proses penyusunan RUU DKJ telah melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan berbagai pihak secara inklusif.

“Pendekatan yang digunakan mengedepankan prinsip demokrasi guna memastikan kebijakan ini menjadi kebijakan yang komprehensif sekaligus memenuhi kebutuhan hukum di Jakarta,’ imbuh dia.

Dia juga mengapresiasi usaha pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, menteri terkait, DPD RI, tim pemerintah, serta para ahli yang telah mendukung penyusunan RUU ini.

Karenanya, RUU DKJ akan masuk pada tahap finalisasi dan pengesahan oleh DPR. Pengesahannya nanti, diharpakan, bisa mengakomodasi perubahan status Jakarta secara optimal serta memperkuat posisi hukum daerah khusus ini di masa mendatang.

“Kerja sama yang terjalin antara DPR, pemerintah, dan DPD RI menunjukkan semangat kolaborasi untuk menyusun regulasi yang berkualitas. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi upaya kita dalam menjalankan tugas konstitusional ini,” tandasnya. (Red)