Viral di Media Sosial, DPRD Pandeglang Desak Pemda Tindak Tegas Dugaan Kasus Oknum Pejabat RSUD Berkah

Beritabanten.com.– Dugaan keterlibatan seorang oknum pejabat RSUD Berkah Pandeglang dalam perkara yang dikaitkan dengan perilaku LGBT menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Pandeglang mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang diduga melibatkan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan RSUD Berkah Pandeglang. Video tersebut memicu berbagai reaksi masyarakat dan menjadi perbincangan luas di sejumlah platform digital.

Menyusul viralnya informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyatakan akan melakukan penelusuran dan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Langkah tersebut dinilai penting agar penyelesaian persoalan dilakukan berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

Isu yang dikaitkan dengan LGBT menjadi perhatian publik karena menyangkut persoalan sosial dan norma yang berkembang di masyarakat. Terlebih, Kabupaten Pandeglang dikenal sebagai daerah dengan karakter masyarakat yang religius. Karena itu, berbagai pihak berharap penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah tidak menunda proses pemeriksaan apabila dugaan tersebut benar melibatkan pejabat di lingkungan RSUD Berkah. Dewan menilai setiap aparatur sipil negara harus menjaga integritas, profesionalitas, dan nama baik institusi pemerintahan.

DPRD juga menegaskan bahwa RSUD Berkah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap institusi tersebut harus tetap dijaga melalui langkah penanganan yang tepat dan sesuai aturan.

Meski demikian, seluruh proses pemeriksaan tetap harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh fakta terungkap sebelum mengambil keputusan atau memberikan sanksi terhadap pihak yang diduga terlibat.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait persoalan tersebut. Publik berharap penyelesaian kasus ini dilakukan secara terbuka, adil, dan berdasarkan ketentuan hukum serta aturan kepegawaian yang berlaku. (Red)