Beritabanten.com – Verikasi faktual di Kecamatan Cisauk ditengarai ada kecurangan. Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dilaporkan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Kamis (11/7/2024).

Ketua Peta Karya, Rusdi, sebagai pelapor mengatakan, pihaknya telah menemukan berbagai kejanggalan dalam proses verifikasi faktual tingkat desa dan kecamatan di Kecamatan Cisauk.

Dimana, kejanggalan tersebut dengan penemuan data anomali yang seharusnya disebut tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual, tetapi dijadikan memenuhi syarat atau (MS).

“Saya mendapat laporan, adanya kejanggalan tersebut. Jadi informasinya, mereka diintruksikan atau diperintah langsung oleh salah satu oknum komisioner KPU, untuk menjadikan MS data yang anomali tersebut.,’ kata Rudi kepada awak media, Kamis.,

“Padahal, seharusnya data anomali itu dijadikan TMS, karena hanya ada KTP tetapi orangnya tidak ada,” sambungnya.

Maka dari itu, segala bentuk kecurangan tidak boleh mengganggu proses Pilkada 2024 yang jujur, adil, dan aman. Dirinya melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang, agar ada pengawasan terhadap proses Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.

“Alhamdulillah, saat ini saya telah melaporkan oknum komisioner KPU tersebut kepada Bawaslu,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslik membenarkan, terkait adanya laporan yang dilayangkan oleh Rusdi Ketua Peta Karya. Isi laporan, katanya, adalah kejanggalan proses verifikasi faktual di Kecamatan Cisauk.

“Iya betul, ada laporan tersebut. Kita akan tindak lanjuti,” singkat Muslik.

Selain itu, Muslik juga mengatakan, pihaknya telah mencium aroma adanya kecurangan proses verifikasi faktual, di beberapa kecamatan. Hal itu, terendus ketika dikakukannya pleno verifikasi faktual di tingkat kecamatan.

“Jika dilihat dari angka yang disajikan sejumlah PPK di Kabupaten Tangerang, terpantau asal jadi dalam penyajian data dengan target selesai,” tukasnya.

Selain itu, dikatakan ada persoalan muncul angka 100 persen tidak mempunyai dasar yang kuat. Dia beralasan, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, datanya masih belum valid.

“Jika sekarang muncul pernyataan sudah 100 persen, itu ada indikasi manipulasi data. Bisa jadi para PPK dan PPSnya hanya melakukan verifikasi faktual di atas meja,” terang Muslik. (Red)

Sebab menurut Muslik, ada beberapa pleno verifikasi faktual di tingkat kecamatan sempat dipending bahkan sempat ada yang walkout. Ini karena Panwascam menemukan sejumlah kejanggalan pada penyajian data oleh PPK saat pleno berlangsung.

Misalnya di Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, ada indikasi sekitar 1860 lebih data pendukung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang atas nama Zulkarnain-Lerru ini tidak dilakukan verifikasi secara faktual.

Menurut dai, vifikasi hanya dilakukan di atas meja, sehingga menimbulkan kecurigaan dari Panwascam setempat.

“Bagaimana mungkin data yang mencapai ribuan, dapat diverifikasi faktual dalam waktu satu hari, inikan cukup aneh. Makanya sempet terjadi pending saat pleno untuk memastikan data. Meskipun pleno tetap disahkan dengan sejumlah catatan,” tegas Muslik.

Ditempat terpisah, salah satu warga Kampung Kebon Kelapa, Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Andi (samaran) mengaku, dirinya tidak pernah menyetorkan ataupun memberikan data kepada bakal calon independen. Namun, tiba-tiba tim dari PPK melakukan verifikasi faktual.

“Demi Allah, saya tidak pernah memberikan data. Tapi, kenapa tiba-tiba saya dimasukin sebagai pendukung. Tentu saat diverifikasi saya menolak,” katanya.

Lanjut Andi, selain dirinya ada 30 KK di Kampung Kebon Kelapa, Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji yang datanya dijadikan sebagai pendukung bakal calon independen. Padahal, selama ini tidak pernah memberikan dukungan terhadap bakal calon tersebut.

“Ada 30 orang dan 30 KK. Data KTP yang tiba-tiba dijadikan pendukung Zulkarnain- Leru. Tapi kami menolak, dan seharusnya jadi TMS, ” tukasnya.

Sebagai informasi,  Pasal 177 UU. No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Dalam pasal 177 A, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),” dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Kamis. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com