Beritabanten.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu berkoordinasi dengan pimpinan partai politik sebelum melakukan penangkapan terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.

Saran tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sahroni mencontohkan penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang dilakukan KPK di Makassar pada Kamis (7/8) malam, sesaat setelah yang bersangkutan menghadiri Rakernas Partai NasDem.

“Kami berharap insiden seperti di Makassar tidak terulang. Jika penangkapan memang harus dilakukan, alangkah baiknya ada komunikasi lebih dahulu dengan pimpinan partai,” ujar Sahroni.

Pernyataan tersebut menuai perhatian publik lantaran menyentuh soal independensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. (Nbl)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com