Saat Kritik Berubah Jadi Meme, Mampukah Pemerintah Membaca Bahasa Politik Gen Z?

Beritabanten.com – Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun para pemimpin. Jika pada masa lalu kritik identik dengan demonstrasi, surat pembaca, atau artikel opini, kini ruang digital dipenuhi meme, video parodi, satire, hingga komentar singkat yang dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit.

Perubahan tersebut terjadi seiring bergesernya komposisi penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SUPAS 2025, Generasi Z menjadi kelompok penduduk terbesar dengan porsi 24,93 persen, disusul Generasi Milenial sebesar 24,34 persen. Hampir separuh penduduk Indonesia kini merupakan generasi yang tumbuh bersama internet dan media sosial.

Dalam kajian Participatory Culture, ahli media Henry Jenkins menjelaskan bahwa masyarakat digital tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembuat dan penyebar konten. Mereka mengekspresikan pendapat melalui berbagai format kreatif yang mudah dipahami dan cepat beredar di berbagai platform digital.

Akibatnya, kritik politik pun mengalami perubahan bentuk. Bagi banyak pengguna media sosial, meme, video pendek, hingga satire menjadi sarana untuk menyampaikan pandangan terhadap isu publik dengan cara yang lebih ringan, mudah dibagikan, dan mampu menarik perhatian audiens yang lebih luas.

Sementara itu, teori generasi dari Karl Mannheim menjelaskan bahwa setiap generasi dibentuk oleh pengalaman sejarah, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi yang berbeda. Perbedaan tersebut memengaruhi cara mereka memahami informasi, berkomunikasi, hingga menyampaikan kritik.

Generasi yang tumbuh pada era komunikasi konvensional umumnya lebih akrab dengan penyampaian pendapat secara formal melalui tulisan, pidato, atau forum tatap muka. Sebaliknya, generasi digital lebih terbiasa menggunakan simbol, visual, humor, dan budaya internet sebagai bagian dari komunikasi sehari-hari.

Perubahan pola komunikasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kritik di ruang digital tidak selalu hadir dalam bentuk penolakan yang eksplisit, tetapi sering muncul melalui humor, sindiran, atau konten kreatif yang dapat membentuk opini publik secara cepat.

Di sisi lain, tidak semua meme atau parodi memiliki tujuan yang sama. Sebagian merupakan bentuk partisipasi politik, sebagian lainnya sekadar hiburan, sementara ada pula yang digunakan sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau pelayanan publik.

Karena itu, komunikasi publik di era digital tidak cukup hanya berfokus pada penyampaian pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memahami bagaimana masyarakat mengekspresikan respons mereka terhadap kebijakan, termasuk ketika kritik disampaikan melalui bahasa visual, satire, atau budaya internet.

Di tengah dominasi Gen Z dan Milenial dalam struktur penduduk Indonesia, kemampuan membaca dinamika komunikasi digital menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Respons terhadap kritik tidak hanya ditentukan oleh isi pesannya, tetapi juga oleh kemampuan memahami cara masyarakat berkomunikasi di ruang digital yang terus berkembang. (Red)