Beritabanten.com – Penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal politik yang tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah memang masih ditopang koalisi besar di parlemen, memiliki dukungan mayoritas partai politik, dan menguasai sumber daya kekuasaan yang relatif kuat. Namun, semua itu tidak otomatis membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan.

Di sinilah letak paradoks kepemimpinan Prabowo. Secara politik, pemerintah memiliki kekuatan yang besar. Akan tetapi, kekuatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Dukungan elite dapat mengamankan agenda pemerintahan di parlemen, tetapi tidak bisa menggantikan kebutuhan rakyat terhadap harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, dan penegakan hukum yang adil.

Persoalan yang kini dihadapi Prabowo bukan sekadar mempertahankan popularitas. Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa kekuasaan yang dimilikinya mampu menghasilkan perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat. Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak mengukur keberhasilan presiden dari besarnya koalisi politik, melainkan dari apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Survei Membunyikan Alarm

Sejumlah survei nasional pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dibandingkan periode awal pemerintahannya. Meskipun menggunakan indikator dan metodologi berbeda, hasilnya sama-sama memperlihatkan adanya tekanan terhadap penilaian publik.

Survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Sebanyak 53,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas. Angka kepuasan tersebut turun dari 81,2 persen pada November 2025. Dengan demikian, terjadi penurunan 36,7 poin persentase.

Sementara itu, survei Poltracking pada 30 September–7 Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen. Sebanyak 40,9 persen responden menyatakan tidak puas. Angka tersebut turun dibandingkan 78,1 persen pada Oktober 2025.

Kedua hasil survei itu tidak dapat dibandingkan secara langsung karena objek pengukuran, pertanyaan, dan metodologinya berbeda. SMRC mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden, sedangkan Poltracking mengukur kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, keduanya memberikan petunjuk bahwa pemerintah sedang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan penilaian positif masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, muncul klaim Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan pada 18 November 2026 bahwa tingkat kepuasan meningkat dari 43 persen menjadi 62 persen setelah penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit. Klaim itu disebut bersumber dari pemantauan big data. Namun, karena metodologi, sampel, dan instrumen pengukurannya belum dipublikasikan secara terbuka dalam pemberitaan yang memuat klaim tersebut, angka itu belum dapat disejajarkan dengan hasil survei SMRC maupun Poltracking.

Perbedaan angka tersebut justru menegaskan pentingnya transparansi metodologi. Dalam membaca opini publik, pemerintah maupun masyarakat perlu membedakan hasil survei yang memiliki instrumen terukur dengan klaim pemantauan yang belum menjelaskan metode pengumpulan dan pengolahan datanya.

Ekonomi Menjadi Titik Terlemah Pemerintahan

Salah satu persoalan paling nyata yang menjelaskan penurunan kepuasan adalah kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam survei Poltracking Oktober 2026, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya mencapai 36,8 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan bidang-bidang lain yang diukur.

Alasan ketidakpuasan juga memperlihatkan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebanyak 18,9 persen responden yang tidak puas menyebut ekonomi belum stabil, 15,4 persen menilai harga kebutuhan pokok mahal, dan 14,3 persen menyoroti bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak cukup dijelaskan melalui angka pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat positif dalam laporan statistik, tetapi masyarakat tetap merasa tertekan apabila harga pangan meningkat, pendapatan tidak bertambah, dan kesempatan kerja semakin sulit diperoleh.

Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026. Namun, pertumbuhan makro tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan seluruh rumah tangga. Distribusi manfaat pertumbuhan, daya beli, dan kualitas pekerjaan tetap menjadi persoalan yang harus dijawab pemerintah.

Survei Poltracking memperlihatkan, 65,3 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka lebih besar dalam setahun terakhir. Sebanyak 58,6 persen juga menyebut harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir.

Angka tersebut menjadi peringatan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan produk domestik bruto. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan itu benar-benar menjangkau dapur keluarga, meningkatkan pendapatan pekerja, dan memperkuat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Tekanan harga pangan juga menjadi persoalan penting. Bank Indonesia mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, sementara inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 5,81 persen. Artinya, meskipun inflasi umum masih berada dalam sasaran, sejumlah komoditas pangan tetap memberikan tekanan yang lebih besar kepada masyarakat.

Bagi keluarga berpendapatan rendah, kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya bukan sekadar angka statistik. Kenaikan itu langsung memengaruhi pengeluaran bulanan. Ketika pendapatan tidak bergerak secepat harga, masyarakat akan merasakan penurunan kesejahteraan meskipun pemerintah menyampaikan indikator ekonomi yang positif.

Lapangan Kerja Belum Memberikan Rasa Aman

Persoalan berikutnya adalah ketersediaan pekerjaan dan kualitas pendapatan. Dalam survei Poltracking, hanya 33,3 persen responden yang menilai pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, hanya 33,2 persen yang menilai pemerintah berhasil menurunkan pengangguran.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melihat perubahan signifikan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan. Tantangan ini semakin besar karena persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut jumlah orang yang bekerja, tetapi juga kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan kualitas pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka BPS pada Mei 2026 tercatat 4,65 persen. Namun, angka tersebut belum menggambarkan seluruh persoalan pekerja. Banyak orang yang sudah bekerja masih menghadapi upah rendah, status kerja tidak pasti, jam kerja yang tidak menentu, dan minimnya perlindungan.

Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang memungkinkan mereka hidup layak, bukan sekadar pekerjaan yang tercatat dalam statistik. Karena itu, keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja harus diukur dari kualitas pekerjaan, tingkat upah, kepastian hubungan kerja, serta kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika pemerintah tidak mampu memperbaiki persoalan tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menjadi kabar baik di tingkat makro, tetapi belum menjadi kabar baik bagi masyarakat luas.

Program Unggulan Berisiko Menjadi Beban

Pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah program unggulan dengan skala besar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari agenda yang diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak otomatis menghasilkan kepuasan publik. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Survei Poltracking mencatat 92,4 persen responden mengetahui MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Akan tetapi, di antara responden yang mengetahui program tersebut, 49,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 47,4 persen menyatakan puas.

Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara popularitas program dan kepuasan terhadap pelaksanaannya. Masyarakat mungkin mendukung gagasan pemberian makanan bergizi, tetapi dukungan itu dapat berubah menjadi kritik apabila kualitas makanan tidak terjaga, distribusi bermasalah, pengawasan lemah, atau penerima manfaat tidak tepat sasaran.

Program sebesar MBG harus dinilai berdasarkan kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan distribusi, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap kesehatan anak. Jumlah makanan yang dibagikan tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Penilaian terhadap KDMP juga memperlihatkan tantangan serupa. Di antara responden yang mengetahui program tersebut, 46,1 persen menyatakan tidak puas dan hanya 27,8 persen menyatakan puas. Ini menjadi sinyal bahwa masyarakat masih menunggu bukti konkret mengenai manfaat program bagi perekonomian desa.

Sebaliknya, Sekolah Rakyat memperoleh penilaian lebih positif. Sebanyak 65,5 persen responden yang mengetahui program tersebut menyatakan puas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta menolak agenda pemerintah. Mereka cenderung memberikan penilaian lebih baik terhadap program yang manfaatnya terlihat dan dirasakan.

Pemerintah perlu menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi. Jangan sampai program unggulan lebih kuat sebagai merek politik daripada sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial. Program yang besar harus diikuti tata kelola yang kuat, pengawasan terbuka, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan Hukum Menjadi Ujian Konsistensi

Prabowo juga datang dengan janji memperkuat pemberantasan korupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Janji tersebut membangun ekspektasi besar di tengah masyarakat yang menginginkan pemerintahan bersih dan berintegritas.

Namun, ekspektasi tinggi juga membawa risiko politik. Ketika masyarakat tidak melihat perubahan yang meyakinkan, jarak antara janji dan kenyataan dapat menggerus kepercayaan.

Dalam survei Poltracking, kepuasan terhadap bidang hukum dan pemberantasan korupsi tercatat 43,1 persen. Angka tersebut masih berada di bawah kepuasan pada bidang pendidikan yang mencapai 66,3 persen dan kesehatan sebesar 62,1 persen.

Publik tidak hanya menilai penegakan hukum dari jumlah tersangka yang diumumkan atau perkara yang ditangani. Masyarakat juga memperhatikan apakah hukum diterapkan secara konsisten, apakah pejabat yang dekat dengan kekuasaan diperlakukan sama, dan apakah lembaga penegak hukum mampu bekerja secara independen.

Penegakan hukum yang dianggap tebang pilih akan menjadi persoalan serius bagi legitimasi pemerintah. Sebaliknya, keberanian menindak korupsi tanpa membedakan posisi dan kedekatan politik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik. Transparansi, independensi lembaga penegak hukum, kepastian proses hukum, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar.

Koalisi Gemuk dan Kepuasan Publik

Persoalan kepuasan publik juga harus dibaca dalam konteks konfigurasi politik pemerintahan. Tujuh partai pendukung pemerintah memiliki 470 dari total 580 kursi DPR, atau sekitar 81 persen. Sementara itu, PDI Perjuangan memiliki 110 kursi.

Komposisi tersebut memberikan pemerintahan Prabowo kekuatan politik yang sangat besar di parlemen. Pemerintah relatif memiliki ruang luas untuk mendorong agenda legislasi dan kebijakan.

Namun, dominasi parlemen tidak identik dengan dominasi persepsi publik. Dukungan partai politik merupakan dukungan elite dan institusi, sedangkan kepuasan masyarakat merupakan penilaian terhadap hasil pemerintahan.

Koalisi besar memang dapat mempermudah pengambilan keputusan. Akan tetapi, koalisi yang terlalu dominan juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan apabila partai-partai pendukung tidak menjalankan kontrol politik secara memadai.

Risiko tersebut perlu diperhatikan karena demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga mekanisme koreksi yang efektif. Kritik dari parlemen, masyarakat sipil, media, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya justru dibutuhkan agar kebijakan tidak berjalan tanpa evaluasi.

Di sinilah paradoks kekuasaan Prabowo terlihat. Pemerintah memiliki dukungan politik yang sangat besar, tetapi tetap harus menghadapi tuntutan publik yang tidak kalah besar. Kekuatan politik seharusnya menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar alat untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan.

Jika dukungan elite lebih terlihat daripada perbaikan kesejahteraan, masyarakat tidak memiliki alasan otomatis untuk memberikan penilaian positif.

Komunikasi Politik Tidak Bisa Menutupi Kegagalan Kebijakan

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengelola komunikasi publik. Dalam survei Poltracking, 60,1 persen responden menilai gaya komunikasi kabinet baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah masih memperoleh penilaian positif dari sebagian besar responden.

Namun, penilaian terhadap komunikasi yang baik tidak otomatis membuat masyarakat puas terhadap hasil kebijakan. Kepuasan pada bidang ekonomi dan hukum tetap relatif rendah.

Ini menunjukkan bahwa persoalan pemerintah bukan semata-mata bagaimana menjelaskan kebijakan, melainkan bagaimana memastikan kebijakan tersebut bekerja. Komunikasi yang intensif tidak dapat menggantikan harga pangan yang terjangkau, lapangan kerja yang layak, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah juga perlu mengubah cara merespons kritik. Kritik yang mengungkap kelemahan program seharusnya diperlakukan sebagai bahan evaluasi, bukan langsung dianggap sebagai serangan politik.

Ketika pemerintah terlalu sibuk membantah kritik, sementara persoalan di lapangan belum terselesaikan, komunikasi justru dapat memperlebar jarak dengan masyarakat. Sebaliknya, pengakuan terhadap kekurangan dan langkah perbaikan yang terukur dapat membangun kembali kepercayaan publik.

Modal Kepercayaan Tidak Boleh Disia-siakan

Penurunan kepuasan tidak berarti seluruh masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada Prabowo. Survei Poltracking mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 64,8 persen, lebih tinggi dibandingkan kepuasan yang mencapai 55,3 persen.

Perbedaan ini penting. Sebagian masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa pemerintah mampu memperbaiki keadaan, meskipun mereka belum puas terhadap hasil kerja yang telah dicapai.

Kepercayaan merupakan modal politik yang berharga, tetapi bukan modal yang dapat dipertahankan tanpa batas. Harapan masyarakat akan berubah menjadi kekecewaan apabila pemerintah tidak menunjukkan perbaikan yang nyata.

Penurunan kepuasan juga dapat dikaitkan dengan berakhirnya masa bulan madu politik. Pada awal pemerintahan, masyarakat cenderung memberikan kesempatan kepada presiden baru untuk membuktikan janji kampanye. Setelah satu hingga dua tahun, penilaian mulai bergeser dari harapan menuju hasil.

Janji pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, dan program kesejahteraan mulai diuji berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pada tahap ini, masyarakat tidak lagi cukup diyakinkan oleh pidato dan rencana besar. Mereka membutuhkan bukti.

Karena itu, penurunan kepuasan tidak tepat jika semata-mata dijelaskan sebagai akibat serangan oposisi atau pemberitaan negatif. Data survei menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, dan ketepatan bantuan menjadi bagian penting dari alasan ketidakpuasan. Itu adalah persoalan konkret yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rumah tangga.

Mengubah Kekuasaan Menjadi  Kinerja Kongkrit

Penurunan kepuasan terhadap Prabowo merupakan peringatan bahwa kekuatan politik tidak selalu berjalan seiring dengan legitimasi publik. Pemerintah memiliki dukungan besar di parlemen, tetapi masyarakat tetap menilai kinerja berdasarkan manfaat yang mereka rasakan.

Setidaknya ada lima persoalan yang perlu menjadi perhatian serius: tekanan biaya hidup, lapangan kerja dan kualitas pendapatan, efektivitas program prioritas, konsistensi penegakan hukum, serta kesenjangan antara komunikasi pemerintah dan kenyataan di lapangan.

Dalam perspektif legitimasi politik, kemenangan pemilu memberikan mandat untuk memerintah. Namun, legitimasi kinerja harus terus diperbarui melalui hasil pemerintahan. Mandat elektoral bukan cek kosong yang membuat pemerintah terbebas dari kewajiban mempertanggungjawabkan kebijakan.

Prabowo tidak kekurangan dukungan politik. Yang sedang diuji adalah kemampuan pemerintah mengubah dukungan tersebut menjadi kebijakan yang efektif dan manfaat yang dirasakan secara luas.

Jika pemerintah lebih sibuk mengonsolidasikan kekuatan elite daripada membenahi persoalan masyarakat, jarak antara kekuasaan dan kepuasan publik berpotensi semakin lebar. Sebaliknya, perbaikan nyata pada daya beli, kesempatan kerja, kualitas program sosial, dan penegakan hukum dapat menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan.

Pada akhirnya, rakyat tidak menilai presiden dari seberapa besar koalisinya, seberapa kuat dukungan partainya, atau seberapa sering pemerintah mengumumkan keberhasilan. Rakyat menilai dari harga yang mereka bayar di pasar, pekerjaan yang tersedia, kualitas pendidikan anak, akses kesehatan, dan keadilan yang mereka rasakan.

Inilah ujian terbesar Prabowo: membuktikan bahwa kekuasaan yang besar bukan hanya mampu mempertahankan pemerintahan, tetapi juga mampu memperbaiki kehidupan rakyat. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com