Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Jadi Sorotan pada Reses I DPRD Cilegon

Beritabanten.com – Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi salah satu persoalan utama yang banyak diaspirasikan oleh masyarakat, khususnya oleh para kader Posyandu, dalam momentum Reses I DPRD Cilegon yang berlangsung pekan lalu.

Selain masalah infrastruktur yang memang masih mendominasi setiap sesi reses, program PMT juga banyak disuarakan di 13 kelurahan yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang mencakup wilayah Citangkil dan Ciwandan.

Kader Posyandu Soroti Kekurangan PMT di Posyandu
Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, mengatakan bahwa banyak kader Posyandu di Dapil III yang menyampaikan bahwa program PMT di Posyandu masih sangat minim, baik untuk balita maupun ibu hamil dan menyusui.

“Yang banyak juga dari 13 kelurahan yang ada di Dapil III itu rata-rata kader menyampaikan, di Posyandu itu belum ada namanya PMT, baik itu untuk balita maupun ibu hamil dan menyusui,” ujar Sokhidin usai Rapat Paripurna tentang Laporan Reses I pada Senin (16/12/2024).

Menurut Sokhidin, meski PMT sejatinya sudah ada di setiap Posyandu, program tersebut selama ini berjalan tanpa adanya anggaran yang jelas dari pemerintah. Sebaliknya, dana untuk PMT sering kali berasal dari pihak luar non-pemerintah atau dilakukan secara perorangan oleh masyarakat.

Anggaran PMT Terkendala, Masih Tergantung pada Puskesmas
Sokhidin mengungkapkan, sebelumnya anggaran PMT sempat dialokasikan melalui Puskesmas, namun kini terdapat informasi bahwa anggaran tersebut dialihkan ke tingkat kelurahan.

“Dulu katanya anggaran PMT itu dititipkan di Puskesmas, tapi sekarang ini ada informasi di kelurahan. Makanya nanti saya juga akan tanyakan ke Lurah apakah anggaran itu ada atau tidak, karena hampir seluruh aspirasi yang disampaikan oleh kader Posyandu memang berkaitan dengan PMT ini,” ujar Sokhidin.

Lurah Tegal Ratu: Anggaran PMT Masih Di Puskesmas
Sementara itu, Lurah Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Bahroni, menjelaskan bahwa anggaran untuk program PMT hingga saat ini masih dialokasikan di Puskesmas, bukan di kelurahan.

“Di kelurahan tidak ada anggaran itu, masih di Puskesmas. Mungkin kalau tahun depan bisa saja ada di kelurahan, tapi saya tidak tahu pasti,” ucap Bahroni singkat.

Program PMT ini sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian lebih.

Kekurangan anggaran untuk program ini di tingkat kelurahan menjadi isu penting yang perlu segera diatasi agar PMT dapat berjalan dengan maksimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui penyampaian aspirasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung kelangsungan program PMT di Posyandu, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Cilegon. (Nbl)